MUARA TEWEH, Suarakalteng.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara memperkuat evaluasi terhadap program dan penggunaan anggaran penanggulangan kemiskinan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kegiatan perangkat daerah tepat sasaran, tidak saling tumpang tindih, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Upaya tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam kegiatan entry meeting bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah di Aula C Setda Barito Utara, Selasa (13/10/2026).
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin melalui Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Barito Utara, Bahrum F. Girsang, menegaskan bahwa penanggulangan kemiskinan harus didukung perencanaan dan penganggaran yang terarah.
Menurutnya, setiap perangkat daerah perlu mengetahui secara jelas kontribusi program yang dijalankan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Evaluasi juga diperlukan untuk mengetahui kegiatan yang belum tepat sasaran maupun kebutuhan masyarakat yang belum mendapatkan penanganan.
Bupati menekankan bahwa penurunan kemiskinan tidak cukup hanya ditunjukkan melalui angka dalam laporan pemerintahan.
“Penurunan jumlah kantong kemiskinan tidak boleh hanya menjadi angka dalam laporan atau capaian administratif semata. Kita harus memastikan adanya perubahan nyata di tengah masyarakat, baik melalui peningkatan pendapatan keluarga, terbukanya akses terhadap lapangan pekerjaan, tersedianya fasilitas pendidikan dan kesehatan yang memadai, maupun meningkatnya kualitas infrastruktur dasar di wilayah yang selama ini tertinggal,” demikian amanat Bupati yang disampaikan melalui Asisten II Setda Barito Utara.
Selain evaluasi program, ketersediaan data yang akurat juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Data mengenai kondisi kemiskinan, alokasi dan realisasi anggaran, penerima manfaat, hingga kondisi fasilitas umum harus dapat dipertanggungjawabkan.
Fasilitas dasar yang menjadi perhatian meliputi akses jalan, air bersih, pendidikan, kesehatan, dan sanitasi. Data tersebut diperlukan agar pemerintah dapat mengetahui wilayah yang masih membutuhkan intervensi serta menentukan program yang sesuai dengan kondisi masyarakat.
Bupati juga meminta setiap kepala perangkat daerah mampu menjelaskan hasil dan kontribusi instansinya dalam mendukung penanggulangan kemiskinan. Program yang belum efektif perlu diperbaiki, sedangkan kegiatan yang berpotensi tumpang tindih harus diselaraskan.
Melalui evaluasi bersama BPKP, Pemkab Barito Utara berharap kualitas perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat semakin baik. Pengawasan tersebut juga diharapkan membantu pemerintah daerah memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai tujuan pembangunan.
Penanganan kemiskinan, lanjutnya, merupakan tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah. Karena itu, koordinasi lintas sektor menjadi kunci agar kebijakan yang disusun tidak berjalan sendiri-sendiri.
Dengan dukungan data yang valid, pengelolaan anggaran yang tepat, serta program yang sesuai kebutuhan masyarakat, pemerintah daerah menargetkan upaya pengurangan kemiskinan di Barito Utara dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.
