Suarakalteng.com – Seluruh fraksi DPRD Provinsi Kalimantan Tengah menyatakan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-12 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026, Jumat (20/11/2026).
Persetujuan tersebut menjadi hasil pembahasan bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan DPRD dalam merumuskan arah kebijakan anggaran untuk pembangunan daerah pada tahun mendatang.
Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Tengah itu dihadiri Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo yang mewakili Gubernur Agustiar Sabran, Ketua DPRD Kalteng Arton S. Dohong, Sekretaris Daerah Linae Victoria Aden, serta unsur Forkopimda dan jajaran perangkat daerah.
Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Wakil Gubernur Edy Pratowo, dijelaskan bahwa persetujuan bersama Raperda APBD 2027 merupakan hasil pembahasan yang telah melalui berbagai tahapan, termasuk kajian, koreksi, dan penyempurnaan oleh pihak eksekutif maupun legislatif.
Edy menyampaikan bahwa pembahasan dilakukan melalui koordinasi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama Badan Anggaran DPRD hingga penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi.
Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan rancangan anggaran dibahas secara menyeluruh sebelum memasuki tahapan berikutnya.
Sementara itu, Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Bryan Iskandar, menyampaikan bahwa seluruh fraksi menerima Raperda APBD 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, dengan sejumlah catatan dan rekomendasi yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari laporan pembahasan.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Arton S. Dohong, kemudian menyampaikan hasil persetujuan akhir seluruh fraksi yang sepakat menerima dan menyetujui Raperda APBD Tahun Anggaran 2027.
Setelah persetujuan bersama tersebut, Edy Pratowo mengingatkan seluruh kepala perangkat daerah agar meningkatkan kinerja, mempertajam prioritas program, dan memperkuat pengawasan pelaksanaan kegiatan.
“Setiap uang rupiah rakyat harus digunakan secara amanah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, bukan hanya tertuang dalam laporan di atas kertas,” tegas Edy.
Ia juga menyampaikan bahwa Raperda APBD 2027 selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi.
Edy berharap APBD tersebut nantinya dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pembangunan daerah, meningkatkan daya saing, serta memperluas pemerataan sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh lapisan masyarakat Kalimantan Tengah.
Persetujuan bersama ini menjadi salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD 2027. Selanjutnya, hasil evaluasi pemerintah pusat akan menjadi bagian dari proses menuju penetapan peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2027.











