PALANGKA RAYA, Suarakalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat evaluasi penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan melibatkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kebijakan penanganan bencana tidak hanya berorientasi pada pemadaman api, tetapi juga memperhatikan keselamatan dan hak-hak masyarakat.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat koordinasi penanganan peristiwa karhutla bersama Komnas HAM di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Rabu (11/11/2026).
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran melalui Plt. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik, Farid Wajdi, menyampaikan bahwa penanganan karhutla membutuhkan keterlibatan berbagai pihak dan langkah yang berkesinambungan.
Kolaborasi melibatkan pemerintah pusat dan daerah, TNI-Polri, Manggala Agni, relawan, dunia usaha, hingga masyarakat. Upaya tersebut mencakup edukasi, mitigasi, pencegahan, serta pemadaman kebakaran.
Menurut pesan gubernur, perlindungan masyarakat harus menjadi bagian utama dari setiap kebijakan penanganan karhutla. Pemerintah juga menyiapkan dukungan bagi warga yang terdampak asap, seperti rumah oksigen, masker, vitamin, bantuan udara bersih, dan bantuan pangan.
Di sektor pendidikan, kebijakan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) turut disiapkan sebagai langkah untuk mengurangi paparan asap terhadap peserta didik.
“Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari banyaknya titik api yang dipadamkan atau luasnya lahan yang terbakar, tetapi juga dari upaya maksimal untuk memastikan perlindungan seluruh masyarakat dan kelestarian lingkungan,” demikian pesan Gubernur.
Sementara itu, Komisioner Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM RI, Pramono Ubaid Tanthowi, menjelaskan bahwa pihaknya ingin mendalami langkah pemerintah dalam pencegahan, penanganan, dan pemulihan dampak karhutla.
Komnas HAM memberikan perhatian terhadap pemenuhan hak kesehatan dan pendidikan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia, serta warga yang kehilangan kesempatan bekerja akibat karhutla.
Aspek penegakan hukum, penanganan korban, hingga perlindungan masyarakat yang menyampaikan kritik terhadap penanganan karhutla juga menjadi bagian dari pembahasan.
Dalam pertemuan tersebut, Pemprov Kalteng menerima masukan dan rekomendasi Komnas HAM untuk menjadi bahan evaluasi serta penguatan kebijakan ke depan.
Melalui koordinasi ini, penanganan karhutla diharapkan semakin terarah dan melibatkan seluruh unsur terkait. Pemerintah juga diharapkan mampu memastikan bahwa upaya pengendalian kebakaran berjalan seiring dengan perlindungan kesehatan, pendidikan, penghidupan, dan keselamatan masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda Provinsi Kalimantan Tengah, kepala perangkat daerah, serta pejabat instansi vertikal. (WDY/AS)
