MUARA TEWEH, Suarakalteng.com – Ketepatan data dan verifikasi kondisi lapangan menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Utara dalam mempercepat proyek pelebaran sejumlah ruas jalan di Kota Muara Teweh.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin meminta seluruh perangkat daerah terkait memastikan data lokasi, bangunan, dan bidang tanah yang terdampak benar-benar akurat sebelum tahapan pembangunan dilanjutkan.
Penegasan tersebut disampaikan saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pelebaran Ruas Jalan Dalam Kota Muara Teweh di Aula Setda Lantai I, Senin (5/10/2026).
Menurut Shalahuddin, ketelitian dalam proses pendataan sangat penting agar tidak terjadi perbedaan informasi antara pemerintah daerah dan masyarakat. Hal ini juga menjadi bagian dari upaya menjaga transparansi serta memberikan kepastian dalam pelaksanaan pembangunan.
“Jangan sampai terjadi perbedaan data antara pemerintah dan masyarakat,” tegasnya.
Ia meminta proses verifikasi dilakukan secara cermat dan terukur, sehingga setiap tahapan dapat dipertanggungjawabkan serta berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain memastikan keakuratan data, Bupati juga meminta perangkat daerah tetap menjaga komunikasi dengan para pemilik lahan dan bangunan. Masyarakat perlu memperoleh penjelasan mengenai tahapan, jadwal, serta rencana pelaksanaan pelebaran jalan agar tidak muncul kesalahpahaman.
Shalahuddin mengapresiasi masyarakat yang telah memberikan persetujuan dan dukungan terhadap rencana pembangunan tersebut. Menurutnya, partisipasi warga menjadi modal penting untuk mempercepat penataan infrastruktur perkotaan.
Ia menegaskan bahwa pelebaran jalan bukan hanya berkaitan dengan pembangunan fisik, melainkan bagian dari penataan Kota Muara Teweh untuk meningkatkan kelancaran lalu lintas, keselamatan pengguna jalan, konektivitas, dan aktivitas perekonomian masyarakat.
“Utamakan kepentingan masyarakat dan kepentingan kota. Pelebaran jalan bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi merupakan bagian dari penataan Kota Muara Teweh,” ujarnya.
Bupati berharap seluruh perangkat daerah dapat bekerja secara terkoordinasi dengan mengutamakan ketertiban, keterbukaan, dan kepastian hukum. Dengan demikian, proses pelebaran jalan dapat berjalan lancar tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat.
“Dukungan masyarakat harus menjadi kekuatan percepatan. Persetujuan masyarakat merupakan modal sosial yang sangat penting. Karena itu, mari kita jaga komunikasi dan kebersamaan,” pungkasnya.
