Suarakalteng.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) terus memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Salah satunya dengan mematangkan persiapan kunjungan Tim Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dijadwalkan melakukan evaluasi pelaksanaan aksi pencegahan korupsi di Kalimantan Tengah.
Persiapan tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi terkait capaian dan kendala pelaksanaan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang dipimpin Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, di Ruang Rapat Bajakah, Kantor Gubernur Kalteng, Rabu (3/6/2026).
Dalam arahannya, Linae menegaskan bahwa pelaksanaan Stranas PK merupakan langkah strategis untuk memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, efektif, dan bebas dari praktik korupsi.
“Pencegahan korupsi adalah tanggung jawab bersama seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, bukan hanya aparat pengawas maupun penegak hukum,” tegas Linae.
Menurutnya, implementasi Stranas PK menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memperkuat pengawasan terhadap pengelolaan anggaran dan sumber daya daerah.
Linae juga meminta seluruh perangkat daerah yang akan menjadi objek evaluasi agar menyiapkan data, dokumen, dan bahan pendukung secara maksimal.
“Data dan dokumen yang diperlukan harus disiapkan dengan baik agar proses evaluasi dan diskusi bersama Tim Stranas PK dapat berjalan lancar dan menghasilkan rekomendasi yang konstruktif,” ujarnya.
Sementara itu, Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Eko Sulistiono, menjelaskan bahwa rapat koordinasi tersebut digelar untuk memastikan kesiapan seluruh perangkat daerah menghadapi kunjungan Tim Stranas PK.
Menurutnya, tim yang akan melakukan evaluasi tidak hanya berasal dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), tetapi juga melibatkan sejumlah kementerian terkait yang memiliki peran dalam penguatan tata kelola pemerintahan.
“Tim akan mengevaluasi capaian pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi serta mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi daerah dalam implementasinya,” kata Eko.
Ia menambahkan, hasil evaluasi nantinya diharapkan dapat menjadi dasar dalam meningkatkan efektivitas program pencegahan korupsi di Kalimantan Tengah.
Melalui rapat koordinasi ini, Pemprov Kalteng berharap kunjungan Tim Stranas PK dapat berjalan sukses serta menjadi momentum penting untuk memperkuat integritas birokrasi, meningkatkan transparansi, dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang semakin profesional dan akuntabel.
