PALANGKA RAYA, Suarakalteng.com – Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Tengah tidak hanya mengandalkan pemerintah dan petugas pemadam. Sebanyak 400 unit usaha sektor pertambangan kini turut dilibatkan untuk memperkuat upaya pengendalian kebakaran di wilayah tersebut.
Keterlibatan ratusan perusahaan itu disampaikan Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq setelah mengikuti Rapat Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan pada Kawasan Sentra Produksi Pangan, Energi, dan Air Nasional (KSPEAN) Kalimantan Tengah di Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Hanif mengatakan, dukungan sektor pertambangan melengkapi keterlibatan hampir 200 perusahaan dari sektor perkebunan dan kehutanan yang sebelumnya telah menyatakan komitmen dalam penanganan karhutla.
“Jadi semuanya terlibat. Kemarin yang dari sektor kehutanan dan perkebunan terlibat hampir 200 pengusaha, perusahaan di sektor perkebunan dan kehutanan. Hari ini yang kita undang ada 400 unit usaha di sektor pertambangan dan tadi telah menyatakan langkah-langkah tindak lanjut,” katanya.
Menurut Hanif, keterlibatan dunia usaha perlu ditindaklanjuti melalui langkah teknis agar sumber daya perusahaan dapat dimanfaatkan secara terkoordinasi. Pemerintah akan membahas langkah operasional bersama Indonesia Mining Association dan Forum Kepala Teknik Tambang.
Seluruh perusahaan pertambangan di Kalimantan Tengah nantinya dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan demikian, dukungan peralatan, personel, dan kemampuan teknis perusahaan diharapkan dapat diarahkan ke wilayah yang membutuhkan penanganan.
“Jadi kegotongroyongan ini menjadi penting. Akan terlibat hampir 400 unit usaha (sektor pertambangan) yang dikoordinir oleh Bapak Gubernur Kalimantan Tengah,” kata Faisol.
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo turut menyampaikan dampak karhutla terhadap kehidupan masyarakat. Menurutnya, kebakaran tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga mengganggu kesehatan, aktivitas ekonomi, hingga transportasi udara akibat kabut asap.
Edy menegaskan bahwa pencegahan perlu menjadi perhatian utama, terutama melalui upaya menjaga kelembapan ekosistem gambut. Beberapa langkah yang disiapkan meliputi penyediaan sumur bor dan pengelolaan hidrologi agar lahan gambut tidak mudah terbakar saat musim kemarau.
Ia juga menyoroti pentingnya ketersediaan sumber air untuk mendukung personel yang bertugas melakukan pemadaman di lapangan.
Selain langkah pencegahan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah berupaya mengurangi dampak karhutla terhadap masyarakat melalui penyaluran bantuan pangan, air bersih, vitamin, penyediaan ruang oksigen, serta asuransi bagi relawan yang bertugas.
Untuk jangka panjang, pemerintah daerah juga menyiapkan pembangunan sumur bor dan tandon air bersih guna menjaga ketersediaan air selama musim kemarau.
Dengan pelibatan ratusan perusahaan tambang serta dukungan sektor perkebunan dan kehutanan, pemerintah berharap penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dapat dilakukan lebih terkoordinasi. Kolaborasi tersebut juga diharapkan tidak berhenti pada penanganan kebakaran, tetapi diperkuat melalui langkah pencegahan dan perlindungan masyarakat secara berkelanjutan.
