JAKARTA, Suarakalteng.com – Keamanan ruang digital tidak hanya berkaitan dengan pemberantasan judi online dan penipuan internet, tetapi juga perlindungan infrastruktur telekomunikasi yang menopang aktivitas masyarakat. Karena itu, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bersama Polri memperkuat koordinasi untuk menangani berbagai bentuk kejahatan digital dan gangguan terhadap jaringan komunikasi.
Penguatan sinergi tersebut dibahas dalam audiensi Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dengan Kapolri Suyudi Ario Seto di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Meutya mengatakan, kerja sama kedua lembaga dibutuhkan untuk menghadapi persoalan digital yang semakin beragam, mulai dari perjudian daring dengan jaringan lintas negara, penipuan online, hingga penyalahgunaan data pribadi.
Menurutnya, laporan dan aduan masyarakat juga mencakup pornografi, perundungan, misinformasi, serta penyebaran berita bohong. Beragam persoalan tersebut memerlukan pendekatan yang menggabungkan pencegahan dan penegakan hukum.
“Tantangan ini luas sekali cakupannya kalau hanya dilakukan oleh Komdigi sendiri. Karena itu, kolaborasi dengan Polri menjadi amat penting dalam kerangka gabungan antara langkah preventif dan langkah penegakan hukum,” jelas Meutya.
Ia berharap penguatan koordinasi melalui nota kesepahaman atau MoU Komdigi dan Polri dapat membantu menekan kejahatan digital sekaligus meningkatkan perlindungan bagi masyarakat.
Selain kejahatan yang berlangsung melalui internet, pencurian kabel dan perangkat base transceiver station (BTS) turut menjadi perhatian. Infrastruktur tersebut berperan dalam mendukung jaringan telekomunikasi sehingga pencurian perangkat dapat berdampak pada akses komunikasi masyarakat.
Meutya mengapresiasi penanganan hukum yang dilakukan aparat terhadap kasus pencurian perangkat telekomunikasi yang berujung pada terganggunya layanan di sejumlah daerah.
“Kami apresiasi sekali lagi atas penanganan berbagai intervensi atau penanganan hukum yang dilakukan terhadap pencurian-pencurian BTS yang berujung dan berakibat pada terganggunya layanan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia,” tuturnya.
Perlindungan infrastruktur komunikasi menjadi salah satu aspek penting dalam menjaga keberlangsungan layanan digital, terutama ketika masyarakat semakin bergantung pada internet untuk berkomunikasi dan mengakses informasi.
Kapolri Suyudi Ario Seto menegaskan bahwa perkembangan teknologi harus disertai peningkatan literasi digital serta respons hukum terhadap tindak kejahatan yang merugikan masyarakat.
Ia menyebut penipuan daring, judi online, dan love scam sebagai persoalan yang perlu ditangani secara cepat. Penyebaran hoaks juga menjadi perhatian karena membutuhkan langkah penanganan yang kuat, termasuk melalui regulasi.
“Begitu juga apa yang selalu menjadi keresahan masyarakat kaitannya dengan berita-berita bohong, hoaks. Ini juga perlu ada langkah-langkah yang kuat secara regulasi yang tadi juga disampaikan oleh Ibu Menteri,” ujar Suyudi.
Sebelumnya, Meutya juga menyampaikan apresiasi terhadap penanganan kasus judi online yang memiliki jaringan lintas negara. Ia berharap kolaborasi dengan Polri dapat semakin efektif dalam merespons berbagai aduan masyarakat.
“Semoga kolaborasi kita dengan penguatan MoU yang baru saja kita lakukan bulan April lalu bisa semakin mewujudkan apa yang diharapkan oleh masyarakat, keamanan digital nasional di Indonesia,” pungkas Suyudi.
Penguatan kerja sama kedua institusi tersebut diarahkan untuk mendukung ruang digital yang lebih aman, sekaligus menjaga infrastruktur komunikasi agar tetap dapat menunjang kebutuhan masyarakat.
Sumber: Multimedia Center Provinsi Kalimantan Tengah/Kemkomdigi.
