PALANGKA RAYA, Suarakalteng.com – Kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit di sejumlah daerah menjadi perhatian pemerintah dalam menjaga stabilitas harga pangan. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyiapkan lima tim untuk turun langsung ke daerah guna mengevaluasi perkembangan harga serta efektivitas upaya pengendalian inflasi.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang diikuti Staf Ahli Gubernur Kalimantan Tengah, Yuas Elko, secara virtual dari Ruang Rapat Bajakah Lantai II, Kantor Gubernur Kalteng, Senin (19/10/2026).
Rakor dipimpin Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir. Selain membahas perkembangan inflasi dan harga pangan, pertemuan tersebut turut menyoroti rencana penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertanian terkait penyuluh pertanian, serta evaluasi dukungan pemerintah daerah terhadap Program 3 Juta Rumah.
Dalam rapat tersebut, Tomsi Tohir menyoroti kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik (BPS). Kemendagri menyiapkan lima tim untuk memantau kondisi pasar secara langsung, khususnya di daerah yang mengalami kenaikan harga cabai dan telah menerima bantuan dari Kementerian Pertanian.
Bantuan yang akan dievaluasi meliputi bibit, pupuk, sarana produksi pertanian (saprodi), serta dukungan lain yang diberikan untuk membantu produksi komoditas pangan.
Melalui pemantauan tersebut, tim akan berkoordinasi dengan perwakilan Kementerian Pertanian dan pemerintah daerah guna mengetahui perkembangan pemanfaatan bantuan, mengidentifikasi kendala di lapangan, serta mengevaluasi langkah yang telah dilakukan untuk mengendalikan harga.
Tomsi menegaskan bahwa pengawasan langsung diperlukan agar pemerintah dapat mengambil kebijakan berdasarkan kondisi riil di pasar dan memastikan kebutuhan masyarakat tetap terjangkau.
“Ini untuk masyarakat. Nomor satu adalah bahwa harga-harga dapat terjangkau. Ini kewajiban kita,” tegasnya.
Sementara itu, Yuas Elko menyampaikan bahwa rakor pengendalian inflasi menjadi forum koordinasi rutin antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota. Pertemuan tersebut menjadi sarana untuk menyampaikan arahan sekaligus memperkuat langkah pengendalian harga kebutuhan pokok di daerah.
“Rapat inflasi ini menjadi sarana untuk menyampaikan informasi dan mengarahkan setiap daerah agar melakukan upaya-upaya pengendalian inflasi secara maksimal, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau oleh masyarakat,” ujar Yuas.
Ia menjelaskan, pengendalian inflasi di Kalimantan Tengah menghadapi sejumlah tantangan, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla), gangguan asap, musim kemarau, serta fenomena El Niño yang perlu diperhatikan dalam perkembangan perekonomian daerah.
Menurut Yuas, komoditas cabai merah, cabai rawit, dan daging ayam ras perlu terus dipantau untuk mengetahui perkembangan harga dan menentukan langkah penanganan yang sesuai dengan kondisi di lapangan.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah kabupaten/kota agar pemantauan harga serta upaya pengendalian inflasi berjalan optimal.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas harga pangan, mempertahankan daya beli masyarakat, dan memastikan kebutuhan pokok tetap dapat dijangkau oleh masyarakat.
