PALANGKA RAYA, Suarakalteng.com – Pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat menjadi salah satu fokus Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) dalam penanganan dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hingga 15 Oktober 2026, total air bersih yang telah disalurkan ke berbagai wilayah mencapai 10 juta liter air.
Distribusi yang berlangsung sejak 30 Agustus 2026 itu dilakukan secara bertahap untuk membantu masyarakat memperoleh akses air bersih sesuai kebutuhan di lapangan.
Pada Kamis (15/10/2026), Pemprov Kalteng kembali menyalurkan 121.600 liter air bersih ke enam kabupaten, yaitu Barito Utara, Seruyan, Katingan, Kotawaringin Barat, Barito Timur, dan Murung Raya.
Penyaluran tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah mendukung kebutuhan dasar masyarakat di tengah penanganan dampak karhutla.
Kabupaten Barito Utara menerima 8.000 liter air bersih dalam distribusi pada 15 Oktober 2026. Bantuan tersebut dibagi untuk dua wilayah, yakni Dusun Parang Kampeng dan Desa Ipu, masing-masing sebanyak 4.000 liter.
Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan air bersih warga di kedua wilayah tersebut.
Sementara itu, Kabupaten Seruyan memperoleh suplai terbesar pada hari yang sama, dengan total 60.900 liter. Distribusi menjangkau Desa Halimaung Jaya, Sungai Undang, Sembuluh II, Terawan, Bangkal, Sembuluh I, dan Selunuk.
Kabupaten Barito Timur menerima 24.400 liter untuk Dusun Bantai Karau. Adapun Kotawaringin Barat memperoleh 22.300 liter yang disalurkan ke sejumlah desa dan kelurahan.
Distribusi lainnya mencakup 3.600 liter untuk Kabupaten Murung Raya dan 2.400 liter untuk Kabupaten Katingan.
Pemprov Kalteng melaksanakan distribusi secara bertahap dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat di wilayah yang memerlukan dukungan pasokan air bersih.
Total penyaluran yang telah melampaui 10 juta liter menunjukkan besarnya distribusi bantuan yang dilakukan selama periode penanganan dampak karhutla tersebut.
Pemerintah provinsi terus menyalurkan air bersih ke sejumlah wilayah sebagai bagian dari upaya mendukung ketersediaan kebutuhan dasar masyarakat.
