PALANGKA RAYA, SUARAKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyiapkan pola pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2027 yang lebih menekankan kesiapan program serta manfaat nyata bagi masyarakat.
Arah tersebut menjadi salah satu poin dalam tanggapan Pemprov Kalteng terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna Ke-7 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 di DPRD Kalteng, Rabu (16/9/2026).
Pidato Gubernur Kalteng Agustiar Sabran dalam rapat tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden.
Menurut pemerintah provinsi, pengelolaan APBD tidak cukup hanya mengejar realisasi anggaran. Setiap kegiatan harus memiliki kesiapan yang memadai dan memberikan dampak terhadap masyarakat.
“Kebijakan fiskal APBD Tahun Anggaran 2027 difokuskan untuk merespons dinamika dan tantangan yang dihadapi masyarakat Kalimantan Tengah. Setiap rupiah anggaran harus menghasilkan manfaat dan nilai tambah bagi masyarakat,” tutur Linae.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemprov Kalteng menerapkan prinsip clean and clear serta readiness criteria dalam penyusunan kegiatan.
Artinya, kegiatan yang masuk dalam penganggaran harus didukung kesiapan lahan, Detail Engineering Design (DED), dokumen lingkungan, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan hingga kebutuhan kas.
Paket pembangunan strategis juga didorong melalui lelang dini agar pekerjaan dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.
Anggaran Diprioritaskan untuk Pelayanan Dasar
Kebijakan belanja 2027 diarahkan pada sektor yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama pendidikan, kesehatan, konektivitas antarwilayah serta penguatan ekonomi lokal.
Pemprov Kalteng juga melakukan rasionalisasi terhadap kegiatan yang dinilai kurang prioritas atau belum memberikan nilai tambah. Anggaran tersebut kemudian diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, termasuk sarana dan prasarana jalan poros desa.
Pada bidang pendidikan dan kesehatan, pemerintah menaruh perhatian pada pemerataan tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, peningkatan kompetensi serta peningkatan sarana dan prasarana.
Akses layanan juga diarahkan agar semakin menjangkau masyarakat di wilayah pedalaman, pesisir, perbatasan dan daerah terpencil.
Pada 2025, ketersediaan obat esensial di Puskesmas tercatat 96,1 persen dan cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) mencapai 99,17 persen.
Namun, pemerintah masih mencatat tantangan pemerataan tenaga kesehatan dengan perkiraan kekurangan sekitar 176 dokter dan 1.187 bidan.
Kemiskinan dan Stunting Jadi Sasaran
APBD 2027 juga diarahkan untuk mendukung penurunan kemiskinan, pengangguran dan stunting.
Pemprov Kalteng menargetkan angka kemiskinan makro pada 2027 berada di bawah 4,50 persen.
Sejumlah intervensi disiapkan, antara lain penguatan sektor agraris, bantuan benih unggul, pupuk bersubsidi daerah, modernisasi sarana pertanian, Program Kartu Huma Betang Sejahtera, jaminan kesehatan serta beasiswa bagi keluarga miskin.
Pemerintah juga mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas daerah.
Langkah tersebut dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani dan koperasi, kemitraan UMKM dengan industri, peningkatan keterampilan serta penyerapan tenaga kerja lokal.
PAD dan BUMD Ikut Diperkuat
Dari sisi pendapatan, Pemprov Kalteng berencana memperluas basis pajak dan retribusi serta meningkatkan digitalisasi pemungutan.
Kepatuhan wajib pajak, optimalisasi aset daerah dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga menjadi perhatian.
Evaluasi terhadap BUMD dilakukan dengan mempertimbangkan kesehatan keuangan, produktivitas aset dan modal, tata kelola, dividen serta manfaat ekonomi dan pelayanan bagi masyarakat.
PT Bank Kalteng disebut memiliki modal inti lebih dari Rp3 triliun dan membagikan dividen tahun buku 2025 sebesar Rp184,30 miliar kepada seluruh pemegang saham.
Sementara PT Jamkrida diarahkan meningkatkan produktivitas aset, pendapatan, laba, ROA, dividen, diversifikasi pasar serta akses pembiayaan bagi UMKM.
Adapun PT Banama Tingang Makmur terus dikawal melalui proses restrukturisasi dan penataan kembali core business atas penyertaan modal kumulatif sebesar Rp16,36 miliar.
Air Bersih hingga Antisipasi Karhutla
Selain program ekonomi dan pelayanan dasar, Pemprov Kalteng juga memberikan perhatian terhadap akses listrik dan air bersih.
Pemerintah mendukung perluasan akses listrik PLN bagi desa yang belum berlistrik serta penanganan kebutuhan air bersih.
Hingga pertengahan September 2026, distribusi air bersih oleh Satgas Darurat Air Bersih bersama pemerintah kabupaten/kota telah mencapai lebih dari 1,6 juta liter.
Sementara pengalaman penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026 akan menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat pencegahan dan kesiapsiagaan pada 2027.
Hal tersebut mencakup penguatan deteksi dini, kesiapan personel dan peralatan, ketersediaan sumber air serta kecepatan respons.
Pemprov Kalteng menegaskan bahwa keberhasilan APBD 2027 nantinya tidak hanya dilihat dari penyerapan anggaran.
Indikator yang digunakan mencakup penurunan kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), penurunan stunting, peningkatan Indeks Modal Manusia, kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, kemantapan jalan provinsi serta proporsi PAD terhadap pendapatan daerah.
“APBD Tahun Anggaran 2027 harus dikelola secara bersih, transparan, dan akuntabel serta diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setiap belanja harus mendukung pencapaian sasaran pembangunan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Selanjutnya, dokumen pendukung Rancangan APBD 2027 akan dibahas melalui rapat kerja Komisi-Komisi DPRD bersama Tim Pemerintah Provinsi Kalteng dan perangkat daerah mitra kerja maupun melalui rapat gabungan Komisi DPRD.
Rapat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalteng Arton S. Dohong, Wakil Ketua I Riska Agustrin, Wakil Ketua II Muhammad Ansyari, Wakil Ketua III Junaidi, Sekretaris DPRD Pajarudinnoor, unsur Forkopimda, KOPD serta perwakilan perangkat daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
