JAKARTA, SUARAKALTENG.COM – Pengelolaan kawasan perbatasan Indonesia dengan negara tetangga terus diarahkan agar tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan dan batas wilayah, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Penguatan kerja sama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam Indonesia Border Partnership Coffee Morning yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) bersama para duta besar dan delegasi negara-negara yang berbatasan dengan Indonesia di Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Pertemuan mengusung tema “Strengthening Cooperation in Managing Our Border to Promote Prosperity” dan dihadiri perwakilan Malaysia, Papua Nugini, Timor-Leste, India, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, serta Australia.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian selaku Kepala BNPP mengatakan, forum tersebut menjadi ruang untuk memperkenalkan peran BNPP sekaligus memperkuat hubungan dengan negara-negara tetangga.
“Ini adalah BNPP, Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Gedungnya memang kecil, karena badan ini baru dibentuk pemerintah pada 2010. Saat itu kami menyadari perlunya sebuah badan koordinasi khusus yang mempertemukan seluruh kementerian dan lembaga untuk bersama-sama membahas persoalan perbatasan,” katanya.
Aktivitas Warga Jadi Bagian Penting Pengelolaan Perbatasan
Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau dan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Dalam kondisi tersebut, kawasan perbatasan menjadi salah satu wilayah yang memiliki aktivitas masyarakat lintas negara cukup tinggi.
Tito menyoroti keberadaan 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas masyarakat di kawasan perbatasan.
Menurutnya, masyarakat di kawasan perbatasan tidak hanya berhubungan dalam konteks perdagangan, tetapi juga memiliki aktivitas sosial, budaya hingga hubungan keluarga dengan masyarakat di negara tetangga.
“Kita perlu memberikan pelayanan kepada masyarakat agar mereka dapat berinteraksi dan memperoleh manfaat bersama, baik dalam perdagangan, budaya, maupun pariwisata. Banyak masyarakat Indonesia yang setiap minggu menyeberang ke Sarawak, misalnya ke Kuching, untuk berbelanja. Sebaliknya, masyarakat dari Kuching juga menyeberang ke Kalimantan Barat, misalnya untuk menikmati pantai-pantai di wilayah Sambas,” ungkapnya.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan perbatasan juga berkaitan erat dengan mobilitas masyarakat serta potensi ekonomi dan sosial di wilayah perbatasan.
Kerja sama di bidang pendidikan, ekonomi, budaya dan pariwisata pun dinilai dapat dikembangkan agar hubungan antarmasyarakat di kedua sisi perbatasan memberikan manfaat yang lebih luas.
Kerja Sama Diperkuat untuk Hadapi Persoalan Lintas Negara
Selain membuka peluang kerja sama ekonomi dan sosial, hubungan yang baik dengan negara tetangga juga dibutuhkan untuk menangani persoalan yang melintasi batas negara.
Sejumlah persoalan seperti pelintas batas ilegal, perdagangan manusia, narkoba dan senjata api membutuhkan komunikasi serta koordinasi antarnegara.
Tito menilai hubungan yang baik dengan negara-negara tetangga dapat menjadi salah satu modal dalam menyelesaikan berbagai persoalan tersebut.
“Bagi saya, sangat penting untuk membangun hubungan yang baik dan semakin dekat, bahkan hubungan secara personal, dengan perwakilan negara-negara sahabat dan negara-negara tetangga kita. Indonesia memiliki prinsip, satu musuh saja sudah terlalu banyak, sementara seribu teman pun masih belum cukup,” jelasnya.
Menurutnya, komunikasi yang terbuka diperlukan agar persoalan di kawasan perbatasan dapat segera dibicarakan dan ditangani bersama.
“Hal ini dapat menjadi pengingat bagi kita untuk memberikan perhatian lebih dalam menangani berbagai persoalan. Saya adalah mitra Anda dalam menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut. Jadi, jangan ragu untuk menghubungi atau menemui saya. Saya sangat terbuka untuk membahas dan menyelesaikan berbagai persoalan tersebut,” tandasnya.
BNPP Perkuat Hubungan dengan Negara Tetangga
Indonesia Border Partnership Coffee Morning turut dihadiri sejumlah perwakilan negara, di antaranya Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng, Duta Besar Malaysia Dato` Muzafar Shah Mustafa, Duta Besar Timor-Leste Roberto Sarmento de Oliveira Soares, Duta Besar Papua Nugini Simon Namis, Duta Besar Filipina Christopher Baltazar Montero, Duta Besar Vietnam Ta Van Thong, Counsellor of Australian Border Force to Indonesia Superintendent Ian Kelly, serta Counsellor (Political) & Head of Chancery Kedutaan Besar India di Indonesia Vikram Vardhan.
Melalui forum tersebut, pengelolaan perbatasan ditempatkan tidak hanya sebagai persoalan batas wilayah, tetapi juga sebagai ruang kerja sama yang menyentuh kehidupan masyarakat.
Penguatan komunikasi antarnegara diharapkan dapat mendukung aktivitas masyarakat yang berlangsung di kawasan perbatasan sekaligus membantu penyelesaian berbagai persoalan lintas batas secara terkoordinasi.
