JAKARTA, SUARAKALTENG.COM – Pengelolaan kawasan perbatasan kembali menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mendorong agar wilayah perbatasan Indonesia tidak lagi dipandang sebagai kawasan belakang, tetapi dikembangkan menjadi pintu depan sekaligus pusat pertumbuhan ekonomi.
Dorongan tersebut disampaikan Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) saat menghadiri peringatan HUT ke-16 BNPP RI di Kantor BNPP, Jakarta, Kamis (17/9/2026).
Menurut Mendagri, penguatan kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek kewilayahan dan keamanan, tetapi juga menyangkut pemerataan keadilan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dalam momentum HUT ke-16 BNPP, Tito juga meminta dilakukan evaluasi terhadap capaian yang telah diraih sekaligus mengidentifikasi berbagai hal yang masih perlu diperkuat.
“Di usia ke-16 tahun, kita mengambil momentum hari ulang tahun ini untuk melakukan evaluasi apa yang kira-kira plus (hal positif) yang sudah dicapai oleh BNPP, dan apa yang masih belum sesuai harapan, dan bagaimana nanti BNPP itu ke depan,” katanya.
Salah satu capaian yang disoroti adalah pembangunan sedikitnya 15 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) beserta fasilitas pendukungnya. PLBN dinilai memiliki posisi strategis karena menjadi gerbang sekaligus etalase Indonesia ketika berinteraksi dengan negara-negara tetangga.
Selain pembangunan infrastruktur perbatasan, BNPP juga berperan dalam proses penyelesaian sejumlah segmen perbatasan yang masih menjadi persoalan, terutama dengan Malaysia dan Timor-Leste.
“Ini melibatkan tidak hanya BNPP, tapi banyak stakeholder, Kemenlu, Kemenhan, dan lain-lain, tapi BNPP masuk dalamnya,” tuturnya.
Tito juga menyoroti program berskala mikro yang dilakukan untuk menyelesaikan persoalan spesifik di sejumlah kawasan perbatasan, termasuk Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan wilayah perbatasan dengan Timor-Leste.
“Kemudian program-program yang bersifat kecil, mikro, skala mikro, di beberapa titik menyelesaikan masalah-masalah perbatasan di Kalbar, Kalteng, Kaltim, Kaltara, Timor-Leste yang bersifat spesifik, ada juga yang berhasil diselesaikan. Ini adalah catatan-catatan yang menurut saya cukup baik,” ungkapnya.
Meski demikian, Mendagri meminta BNPP terus memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Penyusunan program prioritas, penguatan rencana induk pembangunan kawasan perbatasan dan evaluasi program kementerian/lembaga menjadi bagian yang perlu diperhatikan.
“Kita berusaha terus untuk mendorong K/L-K/L membuat program di perbatasan,” tambahnya.
Tito juga mendorong agar capaian dan berbagai program BNPP lebih aktif disampaikan kepada masyarakat melalui media kontemporer. Menurutnya, penyampaian informasi tersebut penting untuk memperkenalkan peran BNPP sekaligus membangun dukungan publik terhadap pembangunan kawasan perbatasan.
“Semoga di hari ulang tahun ini membuat setiap individu, anggota dari jajaran BNPP bisa bekerja dengan lebih baik, melakukan introspeksi, dan saya pasti akan mencari orang-orang yang baik untuk menempati jabatan-jabatan dan promosi yang ada di lingkungan BNPP,” pungkasnya.
Peringatan HUT ke-16 BNPP dilaksanakan secara sederhana melalui kegiatan tumpengan, pemberian bantuan kepada masyarakat kurang mampu dan anak-anak yatim, serta pemberian penghargaan Satyalancana Karya Satya kepada pegawai yang memenuhi masa pengabdian sesuai ketentuan.
