Jakarta, Suarakalteng.com – Pemerintah daerah diminta memperkuat langkah antisipasi terhadap potensi kenaikan harga bahan pokok menjelang perayaan Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Pemantauan langsung ke pasar serta pelaksanaan operasi pasar menjadi langkah yang ditekankan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, meminta pemerintah daerah rutin memeriksa perkembangan harga komoditas di lapangan, terutama menjelang akhir tahun ketika aktivitas masyarakat cenderung meningkat.
Arahan tersebut disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi yang dirangkaikan dengan pembahasan isu strategis di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (26/10/2026).
“Oleh sebab itu kami berharap turunlah ke lapangan. Cek betul, temukan solusinya,” ujar Tomsi.
Menurutnya, kenaikan harga sejumlah komoditas perlu diantisipasi sejak dini agar tidak berkembang menjadi tekanan inflasi yang lebih besar. Pemerintah daerah juga diminta mengidentifikasi penyebab kenaikan harga dan menyiapkan langkah penanganan sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Tomsi menjelaskan bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) selama 2023–2025, Oktober kerap diwarnai kenaikan inflasi yang antara lain dipengaruhi kelompok makanan, minuman, dan tembakau.
Ia juga menyampaikan bahwa inflasi tahunan atau year-on-year pada September 2026 tercatat sebesar 3,28 persen. Perkembangan geopolitik global dan kondisi cuaca turut menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam menjaga stabilitas harga.
Salah satu komoditas yang menjadi perhatian adalah cabai merah. Tomsi meminta pemerintah daerah mengumpulkan data terkini mengenai harga, hasil panen, dan ketersediaan pasokan cabai agar penyebab kenaikan harga dapat ditelusuri secara lebih terarah.
“Dengan perkembangan situasi global maupun berkaitan dengan cuaca itu mengakibatkan inflasi kita sedikit naik, dan kita harus jaga untuk tidak keluar dari batas toleransi,” jelasnya.
Data lapangan tersebut diharapkan menjadi dasar untuk menentukan langkah intervensi yang tepat, termasuk memperbaiki distribusi atau menggelar operasi pasar apabila diperlukan.
Selain meminta pemantauan rutin, Tomsi mendorong pihak terkait menggencarkan operasi pasar di titik-titik yang mengalami kenaikan harga komoditas.
Langkah tersebut diharapkan membantu menjaga keterjangkauan harga sekaligus memastikan masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan pokoknya.
Pemerintah daerah juga diminta memperhatikan perkembangan kebutuhan masyarakat menjelang Desember. Perayaan Natal dan masa liburan akhir tahun berpotensi meningkatkan aktivitas konsumsi sehingga kesiapan pasokan dan distribusi perlu diperhitungkan sejak awal.
“Setiap bulan Desember itu terjadi kegiatan masyarakat yang bertambah, baik itu perayaan Natal, kemudian liburan, ya, oleh sebab itu, maka kita perlu mengantisipasinya sejak dini,” sambung Tomsi.
Bagi daerah di Kalimantan Tengah, arahan tersebut dapat menjadi perhatian dalam memantau harga dan ketersediaan pangan di pasar masing-masing. Namun, penentuan langkah penanganan perlu didasarkan pada data harga dan pasokan setempat, bukan semata-mata asumsi bahwa seluruh daerah mengalami kenaikan yang sama.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri sejumlah pejabat, antara lain Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, Deputi Bidang Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional Andriko Noto Susanto, Plt. Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Popy Rufaidah, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nunuk Suryani.
Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi terkait diperlukan agar kebijakan pengendalian inflasi dapat berjalan berdasarkan kondisi riil di lapangan.
Melalui pemeriksaan harga secara berkala, pemetaan pasokan, dan operasi pasar yang tepat sasaran, pemerintah berharap potensi gejolak harga menjelang akhir tahun dapat diantisipasi lebih baik sehingga tidak semakin membebani masyarakat.
