MUARA TEWEH, Suarakalteng.com – Persoalan pembagian tali asih PT NPR di wilayah Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei, Kabupaten Barito Utara, masih menjadi perhatian sejumlah pihak. Salah satunya Prianto bin Samsuri yang meminta agar setiap klaim hak kelola lahan diperiksa berdasarkan bukti dan kondisi di lapangan.
Dalam keterangannya kepada awak media, Selasa (10/11/2026) malam, Prianto menegaskan bahwa persoalan lahan yang sedang diperjuangkannya tidak berkaitan langsung dengan tuntutan sejumlah warga lainnya dalam polemik tali asih PT NPR.
Ia juga meluruskan penyebutan namanya dalam rapat Pemerintah Kabupaten Barito Utara bersama pihak perusahaan pada 9 November 2026. Prianto menyatakan tidak hadir dalam rapat tersebut karena tidak menerima undangan.
“Pada prinsipnya saya tidak ada keterlibatannya di dalam rapat tersebut, bahkan saya tidak terundang,” kata Prianto.
Ia turut menegaskan bahwa dirinya bukan penanggung jawab maupun koordinator aksi penyampaian aspirasi masyarakat pada 5 November 2026.
Menurut Prianto, terdapat perbedaan objek lahan yang menjadi dasar tuntutan sejumlah pihak. Ia menyebut nama John Kennedy, Putes Lekas, Heri, dan Yudan Baya memiliki persoalan hak masing-masing yang perlu diselesaikan secara terpisah.
“Tidak tergabung di dalam hak saya,” ujarnya.
Prianto menjelaskan, perkara yang sedang diperjuangkannya berkaitan dengan lahan seluas 140 hektare. Ia mengaku belum menerima penyelesaian tali asih atas lahan tersebut.
Ia menilai proses pengukuran dan pembayaran sebelumnya perlu diperiksa kembali. Menurutnya, penyelesaian persoalan hak kelola harus dilakukan dengan memperhatikan bukti serta riwayat penguasaan lahan.
Sementara untuk segmen 388 hektare, Prianto menyatakan belum pernah menyerahkan data hak kelolanya kepada pemerintah desa maupun pihak perusahaan.
Ia juga membantah pernyataan pihak lain yang menyebut gugatannya telah ditolak. Prianto menegaskan bahwa perkara yang diajukannya memiliki objek berbeda dari gugatan sejumlah warga lainnya.
Terkait hal tersebut, status perkara dan perkembangan proses hukum tetap perlu mengacu pada dokumen resmi pengadilan.
Selain menjelaskan perkara yang sedang diperjuangkannya, Prianto turut menyoroti mekanisme pembagian tali asih pada segmen 388 hektare.
Ia mempertanyakan dasar penentuan penerima apabila terdapat pihak yang menurut penilaiannya tidak memiliki hak kelola atas lahan tersebut.
Menurut Prianto, dana tali asih harus dibedakan dari bantuan sosial maupun program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Sebab, dana tali asih yang berkaitan dengan hak atas lahan semestinya disalurkan berdasarkan identifikasi pihak yang berhak.
Ia meminta pemerintah desa dan perusahaan memastikan proses pendataan dilakukan secara terbuka serta memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan bukti maupun keberatan.
Prianto mengatakan keberatannya bukan ditujukan kepada masyarakat yang telah menerima dana, melainkan terhadap dasar penentuan penerima yang menurutnya perlu diperjelas.
Terkait rencana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan pendataan ulang dan verifikasi, Prianto menyatakan mendukung langkah tersebut.
Ia menilai verifikasi menjadi kesempatan bagi seluruh pihak untuk memperlihatkan bukti penguasaan lahan, menyampaikan keberatan, dan memastikan pihak yang berhak menerima tali asih.
“Saya sangat sependapat dan mendukung hal itu,” ungkapnya.
Prianto juga menilai pemeriksaan lapangan penting dilakukan agar penentuan penerima tidak hanya mengandalkan klaim atau data administratif.
Menurutnya, hasil verifikasi harus menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan sehingga tidak ada hak masyarakat yang terabaikan.
Dalam wawancara tersebut, Prianto turut menanggapi adanya pernyataan pihak lain yang menyebut dirinya diduga melakukan penipuan. Ia membantah tuduhan tersebut dan menyatakan akan berkoordinasi dengan kuasa hukum.
“Saya akan berupaya berkoordinasi dengan kuasa hukum, akan mengambil langkah-langkah hukum yang sesuai dengan yang dituduhkan,” katanya.
Ia menyebut kemungkinan menempuh langkah hukum terkait dugaan pencemaran nama baik. Namun, Prianto belum merinci waktu maupun bentuk laporan yang akan disampaikan.
Prianto berharap persoalan tali asih PT NPR dapat diselesaikan melalui verifikasi yang transparan, dengan mengutamakan bukti lapangan serta menghormati hak masing-masing pihak.
Ia juga berharap pemerintah daerah dapat terus memfasilitasi penyelesaian persoalan tersebut agar tidak berkembang menjadi konflik yang lebih luas di tengah masyarakat.
