MUARA TEWEH, Suarakalteng.com – Pemerintah Kabupaten Barito Utara meminta seluruh pihak membuka data dan memperjelas proses penyaluran tali asih PT NPR kepada masyarakat Desa Karendan dan Desa Muara Pari, Kecamatan Lahei. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjawab berbagai aspirasi yang muncul sekaligus mencegah kesalahpahaman di tengah masyarakat.
Bupati Barito Utara H. Shalahuddin menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut harus mengedepankan komunikasi, verifikasi, dan kepastian mengenai siapa saja warga yang berhak menerima tali asih.
Hal itu disampaikannya saat memimpin rapat bersama perwakilan PT NPR, pemerintah desa, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Ruang Rapat A Setda Barito Utara, Senin (9/11/2026).
Rapat tersebut digelar sebagai tindak lanjut aksi damai penyampaian aspirasi pada 5 November 2026 yang berkaitan dengan pemberian tali asih pada lahan seluas 388 hektare.
Shalahuddin mengingatkan agar proses penyelesaian dilakukan secara langsung dengan pihak yang memiliki hak dan tidak melibatkan perantara yang berpotensi menimbulkan persoalan baru.
“Kami berharap setiap ada permasalahan bisa diselesaikan dengan damai. Bagaimana kita menyikapi pergantian ganti rugi ini langsung dengan pemiliknya, jangan terjadi tumpang tindih, jangan melewati broker,” tegasnya.
Bupati juga meminta agar proses verifikasi dan inventarisasi dilakukan secara menyeluruh sehingga tidak ada masyarakat yang kehilangan hak akibat ketidakjelasan data maupun mekanisme pembagian.
“Tali asih masyarakat benar-benar diterima oleh yang berhak. Lakukan verifikasi dan inventarisasi secara menyeluruh untuk proses tali asih dan yang menerima uang tali asih tepat sasaran,” ujar Shalahuddin.
Dalam rapat tersebut, Manager Eksternal PT NPR Suriadi memaparkan proses pemberian tali asih yang telah dilakukan perusahaan melalui tiga segmen, yakni 140 hektare, 190 hektare, dan 388 hektare.
PT NPR menjelaskan bahwa objek yang menjadi sengketa dalam perkara tersebut merupakan kawasan hutan. Karena itu, perusahaan menggunakan istilah tali asih, bukan ganti rugi.
Perusahaan juga memaparkan perkembangan perkara hukum yang berkaitan dengan Prianto. Gugatan yang diajukan pada 2025 di Pengadilan Negeri disebut ditolak seluruhnya, sementara gugatan rekonvensi PT NPR diterima. Putusan tersebut kemudian dikuatkan Pengadilan Tinggi dan saat ini masih dalam proses kasasi di Mahkamah Agung.
“Untuk segmen 388 hektare, PT NPR menjelaskan skema pembagian 40 persen untuk Desa Muara Pari, 40 persen untuk Desa Karendan, dan 20 persen bagi pihak lain yang merasa memiliki lahan kelola di kawasan tersebut,” ungkap Suriadi.
Perusahaan juga menyampaikan bahwa dana tali asih sebesar Rp7,7 miliar telah dibagikan kepada 648 kepala keluarga di dua desa tersebut.
Kepala Kejaksaan Negeri Barito Utara R. Firmansyah, S.H., menilai klarifikasi diperlukan untuk memastikan apakah pihak-pihak yang menyatakan memiliki lahan memang telah menerima haknya.
Ia meminta agar warga yang merasa dirugikan atau menjadi korban penipuan mengumpulkan bukti dan melaporkan persoalannya kepada aparat penegak hukum.
“Kalau berdasarkan demo yang lalu bahwa mereka merasa punya lahan, apakah tali asih ini benar telah diberikan kepada masyarakat yang mempunyai hak. Jhon Kenedy, Putes Lekas dan Yudan Baya. Terhadap hal ini tolong laporkan. Tolong kumpulkan mereka-mereka yang dirugikan/ditipu laporkan untuk menghindari konflik yang lebih besar,” ujar Firmansyah.
Kajari juga meminta Tim PKS membuat kronologi tertulis agar persoalan dapat dipahami secara jelas. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan perlu dihormati.
Sementara itu, Kapolres Barito Utara AKBP Irnanda Oktora menyampaikan bahwa salah satu tuntutan dalam aksi damai sebelumnya adalah meminta Timdu PKS melakukan verifikasi dan validasi lahan masyarakat, terutama pada segmen 388 hektare.
Wakil Bupati Barito Utara Felix Sonadie Y. Tingan meminta PT NPR lebih intensif berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten. Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan tata ruang dan wilayah desa dalam pembahasan persoalan tersebut.
Dalam rapat, perwakilan pemerintah Desa Muara Pari dan Desa Karendan turut menyampaikan penjelasan mengenai proses pembagian tali asih pada masing-masing segmen, termasuk persoalan batas desa dan mekanisme penyalurannya.
Bupati Shalahuddin berharap komunikasi antara perusahaan, pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah daerah terus dibangun agar persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme yang jelas.
Pemerintah daerah, lanjutnya, tetap berkepentingan menjaga iklim investasi sekaligus menghormati hak-hak masyarakat. Karena itu, seluruh pihak diminta menjaga ketertiban dan stabilitas keamanan di Kabupaten Barito Utara.
Penyelesaian yang didukung data dan keterbukaan diharapkan dapat memberikan kejelasan bagi masyarakat serta mencegah polemik tali asih PT NPR berkembang menjadi konflik yang lebih luas. (Iskandar)
