MUARA TEWEH, Suarakalteng.com – Persoalan pelayanan pemerintahan desa, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga kebutuhan petani menjadi rangkaian aspirasi yang disampaikan masyarakat Desa Sei Rahayu II, Kabupaten Barito Utara, dalam Reses Masa Sidang I Tahun 2026, Senin (26/10/2026).
Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Barito Utara, Dr. H. Tajeri, S.E., M.M., S.H., M.H., dari Partai Gerindra, Fraksi Karya Indonesia Raya, menyampaikan bahwa masukan masyarakat mencakup berbagai kebutuhan yang berkaitan langsung dengan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi warga.
Salah satu aspirasi yang mengemuka adalah permintaan agar pemerintah daerah segera menunjuk penjabat (Pj.) kepala desa. Kepastian tersebut diharapkan dapat mendukung kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan program pembangunan desa.
“Dalam kegiatan reses ini, kami menerima berbagai aspirasi dari aparat desa dan masyarakat. Salah satu permintaan yang menjadi perhatian adalah agar pemerintah daerah segera menunjuk Pj. kepala desa, sehingga pelaksanaan program dan pelayanan kepada masyarakat tidak terkendala,” ujar Tajeri di Muara Teweh, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan reses itu dihadiri Ketua DPRD Barito Utara Hj. Merry Rukaini, M.IP, bersama anggota DPRD lainnya, yakni Patih Herman AB, Gun Sriwitanto, S.H., dan H. Nurul Anwar, S.E., M.A.P.
Selain persoalan pemerintahan desa, masyarakat menyoroti kondisi jalan poros yang mengalami kerusakan di beberapa titik. Salah satunya berada di depan Masjid Al-Hidayah, dengan kondisi lubang jalan yang dinilai membutuhkan penanganan.
Perbaikan jalan usaha tani juga menjadi harapan warga karena akses tersebut digunakan untuk mengangkut hasil panen kebun.
“Perbaikan jalan poros dan jalan usaha tani sangat diharapkan masyarakat. Kondisi jalan yang baik akan membantu kelancaran transportasi, khususnya bagi warga yang mengangkut hasil panen dari kebun,” ungkap Tajeri.
Perbaikan akses jalan diharapkan dapat menunjang mobilitas masyarakat sekaligus memperlancar kegiatan distribusi hasil pertanian dan perkebunan.
Di bidang pendidikan, SMP Negeri 7 mengusulkan sejumlah peningkatan fasilitas, meliputi pembangunan pagar sekolah, perbaikan jalan menuju sekolah, penyediaan aula, penataan halaman, serta pengadaan bus sekolah.
“Usulan dari pihak sekolah mencakup beberapa fasilitas pendukung yang diharapkan dapat menunjang kenyamanan lingkungan belajar dan memudahkan transportasi siswa,” katanya.
Pada sektor kesehatan, masyarakat mengusulkan penambahan dokter umum. Berdasarkan aspirasi yang disampaikan, Puskesmas setempat saat ini hanya memiliki satu dokter umum meskipun telah melayani pasien rawat inap.
Kebutuhan lainnya meliputi rumah dinas bagi dokter dan tenaga medis, pagar Puskesmas, penataan halaman, tambahan alat kesehatan, serta peningkatan insentif bagi tenaga medis.
“Penambahan tenaga dokter, alat kesehatan, serta dukungan fasilitas bagi tenaga medis menjadi kebutuhan yang disampaikan masyarakat. Hal ini penting untuk diperhatikan agar pelayanan kesehatan dapat berjalan lebih optimal,” tegas Tajeri.
Aspirasi masyarakat juga menyangkut dukungan terhadap kegiatan ekonomi. Warga mengharapkan bantuan bibit kelapa sawit dan alat berat untuk pembukaan lahan perkebunan. Sementara itu, kebutuhan bibit palawija dan pupuk menjadi usulan di sektor pertanian.
Selain itu, masyarakat meminta penyelesaian pembangunan tempat ibadah yang belum rampung, baik untuk umat beragama yang berbeda.
“Harapan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan infrastruktur, tetapi juga kebutuhan keagamaan, perkebunan, dan pertanian. Aspirasi tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program pembangunan sesuai prioritas dan kemampuan anggaran daerah,” pungkasnya.
Berbagai masukan tersebut menjadi gambaran kebutuhan masyarakat Desa Sei Rahayu II yang memerlukan perhatian lintas sektor. Tindak lanjutnya diharapkan dapat dibahas sesuai kewenangan pemerintah daerah, skala prioritas pembangunan, dan ketersediaan anggaran.
Melalui kegiatan reses, DPRD Kabupaten Barito Utara menjalankan fungsi penyerapan aspirasi masyarakat untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan program dan kebijakan pembangunan daerah.
