PALANGKA RAYA, SUARAKALTENG.COM – Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyalurkan 4.000 paket sembako kepada kelompok Abdi Negara di lingkungan Pemprov Kalteng. Bantuan tersebut diberikan di tengah kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih berdampak di sejumlah wilayah.
Penyerahan bantuan dilakukan Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran di Istana Isen Mulang, Palangka Raya, Kamis (17/9/2026).
Bantuan menyasar PNS Golongan I dan II, PPPK, PPPK Paruh Waktu serta tenaga outsourcing pada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
Setiap paket bantuan berisi 5 kilogram beras, 2 kilogram minyak goreng dan 1 kilogram gula pasir. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari sekaligus meringankan pengeluaran rumah tangga penerima.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan perhatian pemerintah perlu diberikan kepada seluruh unsur yang tetap menjalankan tugas pelayanan publik.
“Pemerintah harus memperhatikan semuanya. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Apa yang sudah kita pimpin, harus kita perhatikan,” pesan Gubernur dalam arahannya.
Menurutnya, dukungan pangan merupakan bagian dari perhatian pemerintah kepada kelompok yang membutuhkan. Program pangan murah dan bantuan serupa juga disebut akan terus dilakukan secara berkala sesuai kemampuan pemerintah daerah.
Tak hanya untuk lingkungan Pemprov Kalteng, dukungan pangan juga direncanakan berlanjut ke masyarakat di kabupaten dan kota sebagai bagian dari upaya memperluas jangkauan bantuan di tengah kondisi karhutla.
Di sisi lain, Gubernur mengingatkan agar bantuan yang diterima tidak mengurangi tanggung jawab Abdi Negara dalam menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Kebijakannya bagaimana masyarakat merasakan kebijakan kita semua ini. Itu tujuannya,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak yang diterima dan kewajiban dalam menjalankan tugas sebagai aparatur maupun tenaga yang mendukung pelayanan pemerintahan.
“Pemerintahan ini adalah pelayanan. Kita abdi negara, negara abdi rakyat,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalteng Linae Victoria Aden mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk perhatian Gubernur kepada Abdi Negara, khususnya mereka yang terdampak kondisi karhutla.
Ia mengingatkan para penerima agar tetap menjalankan tugas dan kewajibannya dengan baik. Evaluasi terhadap disiplin dan kinerja PPPK, baik penuh waktu maupun paruh waktu, tetap dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Selain menerima bantuan, ada kewajiban yang harus dipenuhi. Hak dan kewajiban harus berjalan berimbang,” ungkap Linae.
Penyaluran bantuan ini menjadi salah satu bentuk penanganan dampak karhutla yang tidak hanya berfokus pada pengendalian kebakaran, tetapi juga memperhatikan kebutuhan pangan kelompok penerima bantuan.
Pemprov Kalteng juga mendorong semangat gotong royong dan kepedulian sosial agar dampak kondisi karhutla dapat dihadapi secara bersama-sama.
