JAKARTA, SUARAKALTENG.COM – Pemulihan masyarakat pascabencana tidak hanya berkaitan dengan pembangunan kembali infrastruktur, tetapi juga pemulihan dokumen administrasi kependudukan warga yang terdampak.
Hal tersebut menjadi salah satu perhatian Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga September 2026. Melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), pemerintah memberikan layanan penggantian dokumen kependudukan bagi masyarakat yang kehilangan atau mengalami kerusakan dokumen akibat bencana.
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menyampaikan capaian tersebut dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian/Lembaga Mitra Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
“Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan,” ujarnya.
Layanan Jemput Bola untuk Warga Terdampak
Layanan administrasi kependudukan tersebut dilakukan di sejumlah wilayah yang terdampak bencana di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Pelayanan jemput bola menjadi bagian dari dukungan pemerintah agar masyarakat terdampak tetap dapat memperoleh dokumen kependudukan meskipun berada dalam kondisi pascabencana.
Selain layanan adminduk, Kemendagri juga terlibat dalam koordinasi percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera.
Sebagai Ketua Satuan Tugas (Kasatgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Mendagri bersama jajaran melakukan koordinasi, evaluasi, serta peninjauan lapangan untuk memastikan proses pemulihan berjalan sesuai rencana hingga 2028.
Realisasi Anggaran Kemendagri Capai 63,54 Persen
Dalam rapat bersama Komisi II DPR RI tersebut, Mendagri juga memaparkan realisasi anggaran Kemendagri hingga 14 September 2026.
Realisasi anggaran tercatat mencapai Rp4,36 triliun atau 63,54 persen dari total pagu Rp6,86 triliun.
Di luar penanganan bencana, Kemendagri juga menjalankan sejumlah tugas strategis seperti pengendalian inflasi, pemantauan pertumbuhan ekonomi, serta dukungan terhadap berbagai program prioritas nasional di daerah.
Hingga Agustus 2026, inflasi disebut masih berada dalam rentang target pemerintah, yakni 2,5 persen plus minus 1 persen.
Arah Kebijakan 2027
Untuk 2027, Kemendagri menyampaikan sejumlah fokus kebijakan, mulai dari pengawalan program prioritas nasional, penguatan pemerintahan daerah, administrasi kependudukan, transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah hingga peningkatan kapasitas pemerintah daerah dan desa.
Berdasarkan pagu indikatif 2027 sebesar Rp5,64 triliun, Kemendagri mengusulkan tambahan anggaran Rp5,28 triliun. Dengan demikian, total kebutuhan anggaran yang diusulkan mencapai Rp10,93 triliun.
Selain Kemendagri, Tito juga melaporkan realisasi anggaran Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) hingga 14 September 2026 yang mencapai Rp266,6 miliar atau 69,41 persen dari pagu Rp384,1 miliar.
Anggaran tersebut antara lain mendukung pemberdayaan masyarakat kawasan perbatasan, pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tujuh Pos Lintas Batas Negara (PLBN), penanganan pascabencana serta pengelolaan dan penegasan batas wilayah negara.
Rapat dipimpin Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda dan Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima, serta dihadiri sejumlah pejabat kementerian/lembaga terkait.
