Suarakalteng, Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa keberhasilan digitalisasi bantuan sosial (bansos) tidak hanya bergantung pada kesiapan teknologi, tetapi juga ditentukan oleh kualitas data, tata kelola yang baik, serta literasi digital masyarakat. Sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar penyaluran bantuan sosial berjalan tepat sasaran, aman, dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan Meutya Hafid saat menghadiri Rapat Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bansos di 43 kabupaten dan kota yang berlangsung di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat.
Menurut Meutya, transformasi digital membutuhkan koordinasi lintas sektor yang kuat, mulai dari kejelasan regulasi, pembagian peran, proses bisnis, hingga kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan teknologi. Kejelasan peran, dasar hukum, proses bisnis, serta koordinasi lintas instansi dan pemerintah daerah menjadi faktor yang sangat menentukan keberhasilannya,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kementerian Komunikasi dan Digital telah menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) sebagai platform pertukaran data nasional yang mendukung integrasi data antarlembaga pemerintah.
Saat ini, SPLP telah dimanfaatkan dalam pertukaran data lintas delapan instansi pada tahap uji coba digitalisasi bantuan sosial. Selama periode 1 hingga 22 Juni 2026, sistem tersebut berhasil memproses sekitar 162 ribu transaksi dengan tingkat keberhasilan layanan mencapai 100 persen.
Bahkan, infrastruktur SPLP tetap berjalan stabil ketika menangani lonjakan transaksi hingga lebih dari 50 ribu transaksi dalam satu jam.
Meski demikian, Meutya mengingatkan bahwa kesiapan teknologi harus diimbangi dengan peningkatan kualitas data yang dimiliki setiap kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah.
Ia meminta seluruh kepala daerah terus memperbaiki standar data agar mendukung implementasi program Satu Data Indonesia, sehingga proses penyaluran bantuan sosial dapat berlangsung lebih akurat dan efektif.
Selain penguatan data, pemerintah juga menaruh perhatian besar terhadap edukasi masyarakat mengenai keamanan digital. Menurut Meutya, masyarakat perlu memahami pentingnya menggunakan layanan resmi pemerintah serta mewaspadai berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan bantuan sosial.
Ia mengimbau masyarakat hanya mengakses layanan pemerintah melalui situs resmi berdomain .go.id, tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta menolak segala bentuk pungutan yang mengatasnamakan program bantuan sosial.
“Ketangguhan infrastruktur digital yang dibangun pemerintah harus diimbangi dengan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan digital. Literasi digital menjadi benteng utama untuk mencegah berbagai bentuk penyalahgunaan,” tegasnya.
Meutya berharap kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dapat memperkuat implementasi digitalisasi bantuan sosial sehingga semakin transparan, akuntabel, serta memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat Indonesia. (Kkg/ Sumber Foto : Humas Kemkomdigi)
