Suarakalteng, Jakarta – Pemerintah terus mengevaluasi pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Banyuwangi setelah masa sanggah berakhir. Kementerian PANRB bersama KPTD juga menyiapkan langkah lanjutan untuk implementasi di puluhan daerah lainnya.
Direktur Ekskutif Bidang Sinkronisasi Kebijakan program Prioritas Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Tubagus Nugraha menyampaikan bahwa pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial di Kabupaten Banyuwangi secara umum berjalan dengan baik. Saat ini Piloting bansos di Banyuwangi telah melaksanakan tahapan sanggah dengan jumlah yang mengajukan sanggah sebanyak 9.639 Kartu Keluarga dan total sanggah yang berhasil diajukan sebanyak 7.166 Kartu Keluarga (KK).
“Selain itu pelaksanaan masa sanggah sudah dieksekusi dengan baik oleh Tim Komunikasi Publik untuk mendorong transparansi dan mendorong masyarakat juga untuk melakukan sanggah,” katanya pada Rapat Koordinasi Progress Piloting Bansos tingkat Pimpinan KPTDP, di Jakarta, Selasa (14/4/2026).
Menindaklanjuti hal tersebut, Asdep Keterpaduan Layanan Digital Nasional Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Adi Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya fokus melaksanakan penguatan implementasi di 42 kab/kota. Seperti pemenuhan jumlah agen pendamping PKH di 18 kab/kota, mendorong aktivasi identitas kependudukan agen pendamping, penguatan kemanan data, pemanfaatan data administrasi lintas sektor secara real time.
Salah satu penguatan pada sistem yang akan diimplementasikan adalah penambahan fitur liveness detection untuk meningkatkan tingkat akurasi pada proses Face Recognition. Penguatan juga dilakukan pada sistem pendukung, termasuk Automated Biometric Identification System (ABIS), sebagai bagian dari peningkatan keandalan sistem secara keseluruhan.
“Kementerian PANRB bersama KPTDP memastikan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial dapat berjalan optimal, serta menjadi dasar dalam implementasi secara nasional ke depannya,” ucapnya.
Dalam pertemuan tersebut juga membahas kesiapan dukungan komponen DPI, Rencana pengembangan use case DPI pada layanan Perpajakan dan Reformasi Subsidi Energi dan progres tahapan piloting digitalisasi bantuan sosial
Turut hadir pada pertemuan ini Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) Mira Tayyiba, Direktur Data Pembangunan dan Pemerintah Digital Kementerian PPN/Bappenas Dini Maghfirra, Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati, Teguh Setyabudi Direktur Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Kementerian Dalam Negeri Muhammad Nuh Al-Azhar. (HUMAS MENPANRB)
