BANDA ACEH – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas berdiskusi dengan kalangan pemerintahan dan civitas akademica di Aceh terkait reformasi birokrasi tematik yang tengah menjadi fokus pemerintah. Pertemuan ini dihadiri oleh Rektor Universitas Syah Kuala Marwan, Rektor Universitas Teuku Umar Ishak Hasan, Pj. Bupati Aceh Jaya Nurdin, Pj. Wali Kota Lhokseumawe Imran, serta para dekan.

“Reformasi birokrasi tematik kini menjadi fokus pemerintah, dengan menggeser sasaran dari yang semula reformasi birokrasi cenderung terlalu menitikberatkan aspek tata kelola internal pemerintah menjadi fokus mencari solusi atas tantangan di masyarakat seperti kemiskinan dan lapangan kerja,” ujar Anas saat berkunjung ke Universitas Syiah Kuala, Senin (12/12).

Reformasi birokrasi tematik terdiri dari empat fokus antara lain pengentasan kemiskinan, peningkatan investasi, digitalisasi administrasi pemerintahan, serta program prioritas Presiden yang terbagi dua, peningkatan penggunaan produk dalam negeri melalui e-katalog dan pengendalian inflasi.

Ia menyampaikan amanat Presiden Joko Widodo bahwa birokrasi harus berdampak, birokrasi bukan tumpukan kertas, serta birokrasi harus lincah dan cepat.

“Ke depan, dengan reformasi birokrasi tematik, semuanya fokus pada isu-isu prioritas pemerintah untuk menyelesaikan masalah utama di masyarakat atau problem hilir seperti penanggulangan kemiskinan dan kemudahan investasi,” jelas Anas.

Kampus beserta civitas akademica diharapkan tidak sekedar menjadi menara gading namun mampu bersinergis dengan kerja-kerja kemasyarakatan sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara luas. “Kedepannya nanti, kampus-kampus di Aceh harus menjadi lembaga pendidikan terdepan dalam menghasilkan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas bagi pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh,” paparnya

Menurutnya, sinergi pemerintah dan perguruan tinggi memiliki kekuatan tersendiri dalam menyelesaikan tantangan birokrasi. Data-data penelitian menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan penetapan kebijakan.

“Walaupun data kemiskinan di Aceh pada beberapa tahun terakhir ini mengalami penurunan, namun dukungan para civitas akademica di Aceh dalam bentuk pemikiran cerdas dan kerja-kerja nyata akan sangat membantu Pemerintah Aceh memberantas kemiskinan lebih cepat dan berdampak,” terang mantan Bupati Banyuwangi tersebut.

Misalnya dalam mendorong reformasi birokrasi tematik pada fokus pengentasan kemiskinan. Dengan data yang dimiliki kampus, pemerintah bisa mengetahui daerah mana saja yang tingkat kemiskinannya paling tinggi dan income per kapitanya paling rendah.

Selain itu hasil penelitian dapat digunakan untuk mempelajari cara penanggulangan kemiskinan di negara atau daerah lain untuk diterapkan di daerahnya. “Karena tangan gubernur, walikota, dan bupati terbatas, maka kalau fokus dengan data kampus, inshaallah dapat dimanfaatkan untuk pengambilan keputusan terkait penanganan kemiskian,” tuturnya.

Untuk memenuhi seluruh target reformasi birokrasi tematik tersebut, Menteri Anas menekankan pentingnya kecepatan (speed), inovasi dan marketing yang baik serta berkelanjutan yang membutuhkan sinergisitas antara intelektual kampus dan Pemerintah Aceh.

Selain memberikan pandangan terhadap isu pendidikan dan pembangunan di Aceh, Anas juga banyak mendengar berbagai persoalan yang dihadapi oleh para Rektor dan dosen yang berasal dari kampus-kampus di Aceh, seperti minimnya jumlah pengajar atau dosen dan diversifikasi keilmuan yang menyesuaikan dengan karakteristik pembangunan di Aceh. (HUMAS MENPANRB)