Panglima Ribut Malaysia, Mendukung Kapuas Hulu Menjadi pusat kebudayaan Dayak Dunia.


KUCHING – Pemuka masyarakat Suku Dayak di Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, Peter John Jaban (56 tahun), menegaskan, mendukung sepenuhnya wacana wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, sebagai Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia.

“Kabupaten Kapuas Hulu wilayahnya menarik, masyarakatnya dari berbagai latar belakang suku dan agama, tetap berpegang teguh dengan kebudayaan leluhur. Kami dari Malaysia mendukung sepenuhnya,” kata Peter John Jaban, Sabtu, 20 Maret 2021.

Peter John Jaban, mengaku, sangat mengenal wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, karena berhadapan langsung dengan Negara Bagian Sarawak, Federasi Malaysia, sehingga sangat dibutuhkan sebuah forum kebudayaan lintas negara dalam bentuk fisik.

Peter menanggapi Sekretaris Jenderal Dayak International Organization (DIO) Dr Yulius Yohanes, M.Si, Sekretaris Jenderal Majelis Hakim Adat Dayak Nasional (MHADN) Salfius Seko SH, MH, Ketua MHADN Kabupaten Kapuas Hulu, Fabianus Kasim SH, MH dan Dismas Aju, Sekretariat DIO/MHADN.

Fabianus Kasim, mengatakan, ada dua lokasi yang layak jadikan Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia, yaitu di Kawasan Hutan Adat Sungai Utik di Kecamatan Embaloh Hilir dan Hutan Adat Dayak Kalis di Desa Rantau Kalis, Kecamatan Kalis.

Hutan Adat Sungai Utik sudah ditetapkan statusnya sebagai hutan adat dari otoritas yang berwenang di Indonesia, dan Hutan Adat Dayak Kalis dalam proses finalisasi kelengkapan administrasi. Sungai Utik dan Desa Rantau Kalis, bagian dari 6 Desa Adat di Kabupaten Kapuas Hulu.

“Wilayah yang dijadikan lokasi Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia, bisa mencapai areal 1.000 hektar. Dua kawasan ini berhadapan dengan Bukit  Tailung, dimana dikenal pula sebagai bukit paling sakral di dalam religi sejumlah rumpun Suku Dayak di Indonesia dan Malaysia, serta Taman Nasional Betung Kerihun seluas 800 ribu hektar dan Taman Nasional Danau Sentarum seluas 131 ribu hektar. Tinggal dipilih salah satunya,” ujar Fabianus Kasim.

Wacana wilayah Kabupaten Kapuas Hulu diupayakan menjadi Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia, sebagai salah satu tindaklanjut Protokol Tumbang Anoi 2019, hasil Seminar Internasional dan Ekspedisi Napak Tilas Damai Tumbang Anoi 1894 Tahun 2019 di Cagar Budaya Rumah Betang Damang Batu, Desa Tumbang Anoi, Kecamatan Damang Batu, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, Indonesia, 22 – 24 Juli 2019.

Pada 22 Mei – 24 Juli 1894, yaitu 127 tahun silam (1894 – 2021), ribuan tokoh adat Dayak menggelar pertemuan di Tumbang Anoi, menghasilkan 9 point kesepakatan mengikat yang dijabarkan di dalam 96 pasal Hukum Adat Dayak, di antaranya menghentikan budaya perbudakan dan potong kepala manusia.

Kasim mengatakan, segera berdiskusi dengan sejumlah komponen masyarakat Suku Dayak di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, untuk menyamakan persepsi mengupayakan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia.

Dari segi historis, topografi dan demografi sangat memungkinkan wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat Kebudayaan Dayak Sedunia. Di antaranya sudah bisa dijangkau dari Brunei Darussalam, Sabah dan Sarawak, lewat jalur darat di Pos Lintas Batas Negara Nangau Badau, Kabupaten Kapuas Hulu, yang menghubungkan Indonesia dengan pintu gerbang Lubok Antu di Sarawak.

“Jadi sangat mendukung industri pariwisata, karena nantinya bisa dikembangkan pembangunan rumah adat masing-masing rumpun Suku Dayak di wilayah itu, sesuai standard industry pariwisata, tapi tidak mengurangi makna karaktertistik di dalam religi Dayak,” ungkap Fabianus Kasim, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas Hulu.

Yulius Yohanes, mengatakan, segera berkomunikasi dengan DIO dari Kerajaan Brunei Darussalam, Negara Bagian Sabah dan Negara Bagian Sarawak, untuk mendiskusikan wacana wilayah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat Kebudayaan Suku Dayak Sedunia.

“Karena di dalam rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu, 2021 – 2026, dicantumkan pemantapan pembangunan jaringan intrastruktur kebudayaan di dalamnya,” ujar Yulius Yohanes.

Wacana Kabupaten Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat Kebudayaan Suku Dayak Sedunia, sejalan dengan hasil seminar Kementerian Badan Perenanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) di Jakarta, Selasa, 4 Apriil 2017, bahwa pembangunan di Indonesia di masa mendatang, harus berdasarkan akselerasi kapitalisasi dan modernisasi kebudayaan asli Indonesia.

Kemudian lahir Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2017, tentang: Pemajuan Kebudayaan. Ini sebuah produk perundang-undanan mendukung Program Nawacita, yaitu berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan berkarakter secara budaya.

Tujuannya agar segenap masyarakat kembali kepada karakter dan jatidirinya, dengan menjadikan kebudayaan asli berbagai suku bangsa di Indonesia, sebagai filosofi etika berperilaku.

Salfius Seko, menambahkan, Kabupaten Kapuas Hulu yang sudah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Masyarakat Adat, sangat mungkin mewujudkan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat Kebudayaan Suku Dayak Sedunia.

“Ini ide yang sangat bagus, mesti mulai mendiskusikannya dari ruang lingkup kecil, dengan melibatkan semua pihak, untuk kemudian disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu, Fransiskus Diaan dan Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyu Hidayat,” kata Salfius Seko.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kapuas Hulu, Amrosius Sadau, mendukung wacana Kabupaten Kapuas Hulu sebagai Pusat Kebudayaan Suku Dayak Sedunia, karena itu harus diwujudkan.