Suarakalteng, Jakarta – Kebijakan transportasi umum gratis yang diterapkan di Jakarta bertepatan dengan penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dinilai menjadi langkah strategis dalam mendorong efisiensi energi nasional.
Pada momentum Hari Transportasi Nasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan tarif khusus Rp1 atau praktis gratis untuk layanan transportasi publik seperti TransJakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta selama satu hari penuh.
Kebijakan ini tidak hanya memberikan kemudahan akses bagi masyarakat, tetapi juga bertujuan mengubah pola mobilitas perkotaan. Dengan mendorong penggunaan transportasi massal, pemerintah berupaya mengurangi ketergantungan terhadap kendaraan pribadi yang selama ini menjadi penyebab utama kemacetan dan tingginya emisi.
Penggunaan transportasi publik dinilai lebih efisien dalam konsumsi energi karena mampu mengangkut lebih banyak penumpang dalam satu perjalanan. Hal ini menjadi langkah konkret dalam mendukung penghematan energi di sektor transportasi yang selama ini menjadi salah satu penyumbang konsumsi energi terbesar.
Pengamat politik dari Literasi Politik Indonesia, Ujang Komarudin, menilai kebijakan ini sejalan dengan arah pembangunan nasional di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi energi sebagai bagian dari strategi utama negara.
Menurutnya, kombinasi kebijakan transportasi gratis dan WFH ASN merupakan pendekatan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendorong perubahan perilaku masyarakat.
“Ini bukan sekadar kebijakan transportasi gratis, tetapi bagian dari strategi efisiensi energi. Ketika masyarakat beralih ke transportasi umum dan mobilitas ASN berkurang, konsumsi energi dapat ditekan,” ujarnya.
Selain itu, kebijakan ini juga dinilai selaras dengan transformasi budaya kerja nasional yang mendorong pola kerja fleksibel. Tidak hanya berdampak pada kinerja birokrasi, langkah ini juga berkontribusi dalam mengurangi mobilitas harian serta menekan tingkat polusi udara di kawasan perkotaan.
Dengan penerapan kebijakan tersebut, pemerintah diharapkan mampu membangun sistem transportasi yang lebih efisien, ramah lingkungan, serta berkelanjutan di masa depan.
