Suarakalteng.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat kapasitas aparatur kehumasan di lingkungan pemerintahan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Penyusunan Strategi Komunikasi bagi Pejabat Fungsional Pranata Humas. Kegiatan ini menjadi langkah strategis menghadapi perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), media sosial, serta derasnya arus informasi yang berpotensi memunculkan disinformasi dan misinformasi.
Bimtek yang berlangsung pada 29–31 Juli 2026 di Hotel Grand Mercure Jakarta Pusat tersebut bertujuan meningkatkan kemampuan Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang cepat, akurat, adaptif, serta mampu membangun kepercayaan publik terhadap kebijakan pemerintah.
Saat membuka kegiatan, Kamis (30/7/2026), Staf Ahli Menteri Bidang Aparatur dan Pelayanan Publik Kemendagri, Anwar Harun Damanik, menegaskan bahwa peran Pranata Humas kini semakin penting dalam mendukung keberhasilan komunikasi pemerintahan.
“Bimtek ini menjadi ruang untuk memperkuat kapasitas seluruh Pranata Humas dalam menyusun strategi komunikasi yang tepat, efektif, dan mampu mendukung pelaksanaan tugas serta fungsi organisasi masing-masing,” ujarnya.
Menurut Anwar, perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola komunikasi masyarakat secara signifikan. Kehadiran AI dan media sosial memungkinkan informasi menyebar dalam hitungan detik, namun juga meningkatkan risiko penyebaran informasi yang tidak benar.
Karena itu, aparatur pemerintah dituntut mampu menyampaikan informasi yang cepat, akurat, transparan, mudah dipahami, dan dapat dipercaya.
Ia menekankan bahwa komunikasi pemerintah tidak hanya sebatas menyampaikan informasi, tetapi juga harus mampu membangun pemahaman masyarakat terhadap tujuan dan manfaat setiap kebijakan sehingga dapat meminimalkan kesalahpahaman.
“Kecepatan tidak boleh mengorbankan ketepatan, kreativitas tidak boleh mengabaikan kebenaran. Pemanfaatan teknologi harus tetap dilakukan secara bertanggung jawab,” tegasnya.
Anwar menjelaskan, berdasarkan laporan Digital 2026 dari DataReportal, Indonesia memiliki sekitar 230 juta pengguna internet atau 80,5 persen dari total populasi, serta sekitar 180 juta pengguna media sosial. Kondisi tersebut menuntut pemerintah memiliki strategi komunikasi yang adaptif, berbasis data, dan mampu menjangkau masyarakat melalui berbagai platform digital.
Dalam konteks itu, Pranata Humas memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam mengomunikasikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat. Mereka dituntut mampu memahami dinamika isu, mengenali kebutuhan informasi publik, menyusun pesan yang tepat, memilih media yang kredibel, serta memanfaatkan teknologi secara bijaksana.
Menutup arahannya, Anwar mengajak seluruh Pranata Humas di lingkungan Kemendagri untuk terus meningkatkan profesionalisme, adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta memperkuat koordinasi dan sinergi antarunit kerja.
Menurutnya, setiap kebijakan pemerintah harus didukung strategi komunikasi yang terencana, berbasis data, konsisten, dan mudah dipahami masyarakat sehingga mampu membangun kepercayaan publik sekaligus mendukung keberhasilan pelaksanaan program pemerintah.
