Suarakalteng.com – Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menyambut kedatangan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Republik Indonesia, Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago, di VIP Room Isen Mulang Bandara Tjilik Riwut Palangka Raya, Jumat (31/7/2026).
Kunjungan kerja Menkopolkam ke Kalimantan Tengah dilakukan untuk meninjau langsung kondisi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), khususnya di Posko Tumbang Nusa, Kabupaten Pulang Pisau. Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam menghadapi potensi meningkatnya karhutla selama musim kemarau.
Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah menggelar rapat koordinasi bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalteng, Kamis (30/7/2026). Rapat tersebut membahas kondisi terkini di lapangan sekaligus menyusun strategi penanganan menghadapi puncak musim kemarau.
Gubernur Agustiar Sabran mengatakan hujan yang masih turun pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur Satuan Tugas (Satgas) Karhutla.
“Hujan yang turun saat ini merupakan water break atau jeda yang harus dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk memantapkan kesiapsiagaan Satgas. Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September, bahkan dapat berlangsung sampai November. Karena itu, Pemprov Kalteng telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” tegas Agustiar Sabran.
Gubernur juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota di Kalimantan Tengah agar segera mengambil langkah cepat sesuai tingkat kerawanan di wilayah masing-masing.
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota tidak ragu menetapkan Status Siaga Darurat serta segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) guna mendukung operasional penanganan karhutla.
“Saya minta para bupati dan wali kota jangan lambat bergerak. Jangan ragu menetapkan Status Siaga Darurat dan segera menggeser anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional pemadaman, penyediaan BBM, hingga konsumsi personel,” ujarnya.
Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya koordinasi bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dalam setiap pengambilan keputusan, dengan tetap mengedepankan prinsip akuntabilitas dan mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan hasil pemantauan cuaca per 30 Juli 2026, tercatat sebanyak 107 titik panas (hotspot) di wilayah Kalimantan Tengah. Kabupaten Pulang Pisau menjadi daerah dengan jumlah titik panas terbanyak, yakni 62 titik, disusul Kota Palangka Raya sebanyak 15 titik.
Meski citra satelit belum menunjukkan adanya sebaran asap, kondisi lahan yang semakin kering dan rendahnya potensi hujan pada awal Agustus menjadi perhatian serius dalam memperkuat langkah pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi ancaman karhutla.
Turut mendampingi Gubernur dalam penyambutan tersebut Kepala BNPB RI Suharyanto, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Edy Pratowo, Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol. Iwan Kurniawan, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.
