Suarakalteng.com – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah (Pemda) bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) untuk memperkuat langkah intervensi di lapangan guna mengendalikan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis yang berpotensi memicu inflasi.
Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah secara hybrid dari Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, Senin (22/6/2026).
Menurut Tomsi, hasil evaluasi perkembangan harga yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) harus segera ditindaklanjuti dengan langkah konkret di daerah, sehingga kenaikan harga komoditas seperti beras, bawang merah, bawang putih, cabai merah, cabai rawit, dan minyak goreng dapat ditekan.
“Data yang disampaikan BPS tidak boleh hanya menjadi bahan evaluasi. Harus ada langkah nyata melalui operasi pasar, penguatan produksi, kerja sama antardaerah, serta penguatan distribusi pasokan pangan,” tegasnya.
Berdasarkan data BPS pada minggu ketiga Juni 2026, sebanyak 32 provinsi mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH). Beberapa komoditas yang menjadi penyumbang utama kenaikan tersebut antara lain beras, cabai rawit, minyak goreng, bawang merah, dan cabai merah.
Tomsi menekankan pentingnya peran aktif pemerintah daerah bersama Perum Bulog dalam menjaga stabilitas harga beras melalui operasi pasar dan distribusi stok yang memadai. Selain itu, gerakan menanam cabai juga perlu terus didorong untuk menjaga ketersediaan pasokan di tingkat masyarakat.
Ia juga menyoroti tingginya harga minyak goreng di sejumlah wilayah Indonesia Timur yang masih berada di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Karena itu, penguatan distribusi dinilai menjadi langkah strategis agar harga dapat kembali stabil dan terjangkau.
“Beras dan minyak goreng memiliki pengaruh besar terhadap inflasi. Sedikit kenaikan saja dapat memberikan dampak signifikan terhadap angka inflasi daerah maupun nasional,” ujarnya.
Selain beras dan minyak goreng, Kemendagri juga memberi perhatian terhadap kenaikan harga bawang putih yang terjadi di ratusan kabupaten dan kota. Mengingat sebagian besar kebutuhan bawang putih masih berasal dari impor, efisiensi distribusi dinilai menjadi solusi penting untuk menekan biaya logistik dan harga jual di masyarakat.
Kemendagri berharap sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TPID, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan dapat semakin diperkuat guna menjaga stabilitas harga pangan, mengendalikan inflasi, dan melindungi daya beli masyarakat.
Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri perwakilan BPS, Badan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Perum Bulog, TNI, Polri, serta pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.
