Suriansyah Halim : Kita Meminta Dalam Nota Pembelaan Bahwa Terdakwa Bebas

Tamiang Layang – Menanggapi sidang lanjutan dengan nomor perkara 30/PID.B/2020/PN.Tml , antara PT. Ketapang Subur Lestari (KSL) terhadap kliennya Yandril. T.M dalam dugaan pada pasal 362, 363 dan 385 KUHP, pada sidang nota pembelaan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Tamiang Layang. Rabu 3 Juni 2020.

Penasehat Hukum dari Yandril. T.M angkat bicara dan mengatakan, ” Menanggapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan 2 minggu yang lalu dalam nota pembelaan kita atau pledoi, kita menganggap bahwa Jaksa salah dalam menerapkan pasal, klien kita Yandril didakwa dengan 3 pasal, yaitu pasal 362 jo pasal 55 ayat 1 KUHP atau pasal 363  ayat 1 ke 4 KUHP atau pasal 385 ayat 1 KUHP”, ucap Suriansyah Halim. SH. CLA.

Dikatakannya, Jaksa dari dakwaan ini menuntut, menurutnya adalah pasal 363 ayat 1 ke 4 KUHP, menurut kita baik dakwaan maupun tuntutan itu salah penerapannya, sebab hukum kita di Indonesia adalah mengenal azas Lex Specialis Derogate Generalis, artinya undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum.

Menurutnya, Kalau kita bicara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) itukan bicara umum, sedangkan PT.KSL itu adalah sebuah perkebunan,  undan-undang nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan sudah mengatur tentang sanksi pidana  sendiri, kalau klien kita di dakwa dengan pasal pencurian, undang-undang perkebunan sudah mengatur pada pasal 107″, ungkapnya.

” Kalau kita berpatokan dengan azas tadi,  bahwa undang-undang khusus mengesampingkan undang-undang umum seharusnya Jaksa mendakwa atau menuntut klien kita dengan 54 khusus tadi, yaitu di pasal 107 undang-undang perkebunan”, jelas Halim

Ditambahkannya, Dalam nota pembelaan kali ini, karena Jaksa salah dalam menerapkan pasal dan klien kita tidak terbukti melakukan sesuai dengan keterangan saksi, baik saksi dari Jaksa maupun saksi dari kita, makanya kita meminta dalam nota pembelaan bahwa terdakwa bebas untuk sidang hari ini, jadi kita tinggal menunggu putusan, kemungkinan 1 minggu, mudah-mudahan tidak ada penundaan dari majelis hakim”,  tutupnya. 
(RAHMADI)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *