PT. Bharinto Ekatama (BEK) Tolak Hasil Kesimpulan RDP di DPRD Kabupaten Barito Utara

PT. Bharinto Ekatama (BEK) Tolak Hasil Kesimpulan RDP di DPRD Kabupaten Barito Utara

BARITO UTARA – PT. Bharinto Ekatama (BEK), Perusahaan pemegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Wilayah Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur, menghadiri undangan DPRD Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait Konflik lahan warga di Benangin Kecamatan Teweh Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari senin,05/04/2021 sore. Dari hasil RDP yangang diadakan di ruang

BARITO UTARA – PT. Bharinto Ekatama (BEK), Perusahaan pemegang konsesi Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Wilayah Kalimantan Tengah – Kalimantan Timur, menghadiri undangan DPRD Kabupaten Barito Utara untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat terkait Konflik lahan warga di Benangin Kecamatan Teweh Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, pada hari senin,05/04/2021 sore.

Dari hasil RDP yangang diadakan di ruang Rapat Paripurna DPRD Barito Utara tersebut Pihak Management PT. BEK menolak untuk menandatangi hasil kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.

seperti yang dituangkan dalam surat pernyataan perwakilan management PT. BEK, Hirung yang bunyinya menolak untuk tanda tangan Notulen Rapat Dengar Pendapat mengenai ganti rugi lahan masyarakat Desa Benangin I, II dan V Kecamatan Teweh Timur.

karena apa yang dimohonkan oleh PT. BEK untuk dimasukkan ke dalam Notulen RDP belum dapat di akomodir DPRD Barito Utara.

Bapak Agustinus, Lawyer Pihak Managemant PT. BEK yang turut serta hadir RDP tersebut, menyampaikan adapun alasan menolak menandatangani notulen rapat tersebut karena mendapat tekanan dari pihak yang tidak bisa disebutkan didepan awak media, dan poin 3 hasil kesimpulan yang intinya menghentikan aktivitas PT. BEK

supaya berimbang, ” kami sebelumnya mengusulkan supaya dimasukkan dalam poin yang ke empat bahwa perusahaan siap berhenti ketika ada putusan hukum,” namun tidak dimasukan, ucap Agustinus.

“ sehingga ketika permintaan kami tak disetujui, maka kamipun tidak menyepakati hasil RDP tersebut,” jelasnya.

Ditempat yang sama, Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara, Permana Setiawan sangat menyangkan atas pernyatan sikap dari Pihak PT. BEK tersebut. ” Maka terkait hal ini kami akan mengambil sikap tegas kepada PT. BEK, salah satu langkahnya kami akan mengirimkan surat kepada pihak dan kementrian terkait,” Pungkas Permana Setiawan.

Hal yang senada disampaikan Kepala Desa Benangin II,Sabarson, ” Padahal warga saya menuntut ada hak mereka. perli diketahui hak Masyrakat adat diakui Negara, seperti Putusan MK 35 tahun 2012, dan dalam UU Negara Republik indonesia, pasal 18b, pasal 28 ayat i, sangat jelas Negara mengakui dan mengaku Hak Masyarakat Adat, baik secara individu,kelompok, terlebih-lebih dalam hal mengelola Hutan,” Tegas Sabarson.

“PT. BEK hanya pemegang ijin, baik tentang pinjam pakai kawasan hutan, atau yang lainya. Mereka Bukan pemilik wilayah. Tapi seperti yang kita dengar hari ini, seperti yang mereka sampaikan tadi bahwa seolah-olah mereka sebagai penguasa penuh untuk pengelolaan dan pemanfaatan Sumber daya alam kami, Pungkas Kades Benangin II. (Red)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 865
  • 13,321
  • 58,207
  • 21,658,272