PT. Bharinto Ekatama (BEK) tidak mau indahkan Hasil RDP digedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Terkait penyelesaian Konflik lahan dengan masyarakat Desa Benangin

PT. Bharinto Ekatama (BEK) tidak mau indahkan Hasil RDP digedung Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara, Terkait penyelesaian Konflik lahan dengan masyarakat Desa Benangin

BARITO UTARA – Konflik lahan antara masyarakat Desa Benangin dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Benangin Kecamatan Teweh Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan timur, terlebibih-lebih menjadi sorotan tajam DPRD Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah . Pasalnya, untuk pembebasan lahan warga Kalimantan

BARITO UTARA – Konflik lahan antara masyarakat Desa Benangin dengan PT. Bharinto Ekatama (BEK) yang bergerak di bidang pertambangan batubara di Benangin Kecamatan Teweh Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, yang selama ini menjadi sorotan masyarakat Kalimantan Tengah dan Kalimantan timur, terlebibih-lebih menjadi sorotan tajam DPRD Kabupaten Barito Utara, Provinsi Kalimantan Tengah . Pasalnya, untuk pembebasan lahan warga Kalimantan Timur, PT. BEK membayar Rp 60 juta per hektar, namun bagi warga Benangin, hanya Rp 3,8 juta hingga Rp 26 juta, hal itu sungguh tidak adil dan mengecewakan Masyarakat kalimantan tengah.

Managemen PT Bharinto Ekatama (BEK) menghdairi undangan apat Dengar Pendapat (RDP)  yang di fasilitasi DPRD Kabupaten Barito Utara. Dalam RDP tersebut Managemen PT Bharinto Ekatama (BEK) akhirnya angkat bicara terkait ganti rugi lahan untuk wilayah Desa Benangin , Kecamatan Teweh Timur, Kalimantan Tengah (Kalteng) pada hari Senin tanggal 5 April 2021 di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Barito Utara.

Terkait tali asih ganti rugi lahan warga Kalteng, PT BEK hanya bisa membayar Rp 30 juta/hektar. Berbeda dengan tali asih alias ganti rugi lahan untuk warga Kaltim yang dihargai Rp 60 juta/hektar.

“Kami hanya bisa memberikan tali asih terkait lahan warga Kalteng sebesar Rp 30 juta. Ada dua alasan terkait kebijakan tersebut, pertama, ada audit tim GAKKum LHK untuk tidak boleh memberikan kebijakan tali asih atau ganti untung.Kedua, karena menyesuaikan dengan kondisi bisnis perusahaan,” kata Kuasa Hukum PT BEK, Agus Tinus, dihadapan anggota DPRD Barito Utara.

Mengenai ganti rugi lahan warga Kaltim Rp 60 juta/ha, Agus Tinus mulanya hanya menjawab, karena lahan warga kalteng berada di kawasan hutan, maka ganti rugi lahan tidak ada kewajiban.

Namun setelah bebera saat RPD dimulai, salah satu dari warga Kecamatan Damai, Kaltim, Bapak Saptianus, berbicara didepan Forum rapat yang mengakui telah menerima pembayaran ganti rugi Rp 60 juta/hektar dari PT. BEK. Hingga akhirnya Agus bicara transfaran kepada Publik, dan langsung merinci tentang pembayaran ganti rugi lahan di wilayah Kaltim.

“Di Kaltim tali asih untuk tahun  2005/2006 mulanya Rp 10 juta. Kemudian dinaikkan menjadi Rp 60 juta, lalu turun lagi pada tahun 2017 menjadi 30 juta, karena disebabkan kondisi bisnis perusahaan. Tapi pada intinya untuk tali asih di wilayah Kalteng, kami hanya memberikan Rp 30 juta per hektar,” ucap Agus Tinus.

Mendengar jawaban Lawyer PT. BEK tersebut, sejumlah anggota DPRD melempar berbagai pertanyaan kepada pihak management PT BEK.

H Tajeri mempertanyakan kebenaran dari perintah Tim Gakkum LHK terkait larangan memberikan tali asih, “Kalau bisa managemen PT BEK memberikan Copy dokumen terkait larangan Tim Gakkum LHK, biar kita telusuri dan pertanyakan nantinya kepihak yang melarang. Kan aneh, perusahan lain yang sama punya ijin PKP2B di Daerah Kami, malah bisa ganti rugi lahan warga senilai ratusan juta per hektar.Kenapa berbeda,” tanya H Tajeri, sembari meminta pimpinan rapat meminta dokumen itu.

Hal yang senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Barito Utara, Parmana Setiawan mengaku sangat kaget , karena baru pertama kali ini mendengar adanya larangan dari Tim Gakkum LHK pusat, untuk melakukan pemberian tali asih terkait Hak atas tanah Masyarakat. Yang menurutnya sangat bertentangan dengan peraturan perundang-Undangan Negara Republik Indonesia.

“Disini ada hak ulayat secara Adat, baik yang dimiliki individu,kelompok, Komunal yang diakui Negara. Dan selai itu juga ada hak masyarakat dalam penguasan Hak Atas tanah, baik di Wilayah Adat,Desa yang ada Hutannya.

Padahal sebenarnya PT. BEK pemegang pemegang ijin yang sifatnya sementara. Baik Ijin pinjam pakai kawasan hutan, atau ijin lainya. Bukan sebagai pemilik wilayah/Tanah.

Mohon kami diberi copyan dokumen dari Gakkum LHK tersebut, biar kita pelajari bersama. Karena terkait hal ini akan menjadi bom waktu di daerah kita Barito Utara, ” tegas Parmana.

RDP yang digelar berjalan alot, karena warga menolak dan minta disamakan pembayaran dengan warga di Kaltim. Malah dalam kesimpulan rapat, lagi-lagi PT managemen PT. BEK membuat hal baru pertama kali terjadi, menolak menandatangani kesimpulan rapat.

“Kami menolak karena usulan dan permintaan kami point tiga tidak dicantumkan, yaitu, PT BEk siap tak bekerja garap lahan bila ada keputusan hukum dari pengasilan. Karena permintaan kami tidak diakomodir, makanya kami menolak tanda tangan,” tutup Agus Tinus.

Diakhir RDP Pimpinan sidang RDP, Parmana Setiawan saat menjelaskan ke management PT BEK terkait penolakan tanda tangan kesimpulan rapat dengar pendapat tersebut tidak melanggar hukum, namun tetap tidak mau tanda tangan. Kami Dari DPRD Barito Utara, mew akili Masyrakat sangat kecewa dan menyangkan sikap PT. BEK tersebut sangat tidak menghargai hasil RDP tersebut,” Pungkas Permana setiawan. ( Red)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 2.616
  • 144.738
  • 589.951
  • 17.668.673