Perwakilan 5 Desa Sambangi Kantor DPRD Nunukan, Kaltara.Ada Apa ?

Perwakilan 5 Desa Sambangi Kantor DPRD Nunukan, Kaltara.Ada Apa ?

Nunukan- perwakilan Desa Tetaban, Desa Bebanas, desa Melasu Baru, desa Lulu dan desa Sujau mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kamis 11/2/2021, kemarin. saat di komfirmasi Via WA Yohanes Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPHW) AMAN Kalimantan Utara menyampaikan bahwa Kedatangan mereka berkaitan dengan adanya upaya kriminalisasi 17 warga adat dayak Agabag dari 5

Nunukan- perwakilan Desa Tetaban, Desa Bebanas, desa Melasu Baru, desa Lulu dan desa Sujau mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Kamis 11/2/2021, kemarin.

saat di komfirmasi Via WA Yohanes Ketua Badan Pengurus Wilayah (BPHW) AMAN Kalimantan Utara menyampaikan bahwa Kedatangan mereka berkaitan dengan adanya upaya kriminalisasi 17 warga adat dayak Agabag dari 5 desa, masing masing desa Tetaban, desa Bebanas, desa Melasu Baru, desa Lulu dan desa Sujau oleh perusahaan kelapa sawit PT. Karang joang Hijau Lestari (KHL).

‘’Tanah kami dirampas dengan alasan investasi, warga adat kami dikriminalisasi,’’teriak mereka menuntut penjelasan.

Para tetua Adat dan perwakilan masyarakat dari 5 Desa dikecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan kaeadilan atas Laporan yang dilakukan oleh Pihak PT.KHL,yang melakukan tuduhan Mencuri terhadap masyarakat,ini sangat tidak Logis, bagaimana mungkin Tuan rumah Mencuri dirumahnya Sendiri ?,.. jika pihak KHL yg dianggap mencuri,mungkin bisa masuk akal,karena mereka datang merampas/menguasai tanah kami secara tidak adil,bahkan mereka Membohongi Masyarakat dengan berbagai janji pada saat mereka meminta tanah kami,dan tidak ada satupun janji2 tersebut yang terpenuhi.

Mereka membawa serta advokat masyarakat adat Agabag, Theodorus, ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Yohanes, dan pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajank (PM-TBBR) sekaligus Ketua Pemuda Penjaga Perbatasan Muriono.

Yohanes Ketua BPHW AMAN Kaltara bersama Tim

Salah satu juru bicara Masyarakat Adat Dayak Agabag, Alson menegaskan, masyarakat adat memiliki hak yang diakui,dihormati dan dilindungi Negara.

Keberadaan, kultur dan budaya mereka menjadi hal yang wajib dilestarikan, dimana tidak ada satu undang undangpun yang mendukung ‘’genosida’’ terhadap masyarakat adat.

‘’Bisa saya katakan perusahaan melakukan kejahatan kemanusiaan, sebelum merdeka, kampung kami sudah ada, silahkan pelajari historisnya, eksistensi adat lebih lama dari keberadaan Negara,’’ujarnya.Alson mengatakan, keberadaan kecamatan Sebuku bahkan terancam hilang karena saat ini, perusahaan memiliki luasan HGU yang memasukkan perkampungan mereka dalam lahan milik perusahaan.Seakan tidak cukup dengan perampasan secara halus dan dilegalkan dengan selembar kertas, PT.KHL bahkan mempidanakan warga dengan justifikasi pencurian buah sawit di lahan masyarakat sendiri.

‘’Kami kesini, meminta agar Polres Nunukan membebaskan warga kami, mereka tidak bersalah, mereka hanya terima janji ganti rugi, namun realisasinya sama sekali tidak ada,’’tegasnya.Dalam konstitusi pasal 18 poin d, Negara secara tegas mengakui dan menghormati adat istiadat setempat, namun yang terjadi, implementasi di lapangan justru menyingkirkan masyarakat adat dengan alasan investasi.

‘’Kehadiran perusahan yang seharusnya ada feed back kesejahteraan masyarakat, bukan memvonis mencuri di tanahnya sendiri, seharusnya perusahaan tidak hanya berorientasi profit yang mengenyangkan perutnya, dompet tebal, tapi masyarkatnya kurus, inikah yang diamanatkan UU?,’’tanyanya.Advokat 17 warga adat Agabag Theodorus mengatakan, sebaiknya pemerintah Nunukan dan aparat Polres Nunukan mempertimbangkan kembali laporan PT.KHL yang masuk pada 17 Desember 2020.

saat RDP di dalam Gedung DPRD Nunukan

Seharusnya Polisi memeriksa sejauh mana komitmen PT.KHL dalam pemberian Corporate Social Responsibility (CSR), selain itu, bahkan anak daerah sama sekali tidak diberi kesempatan bekerja di perusahaan tersebut.

‘’Mau makan apa kami? Bagaimana kami bisa hidup? Tanah dicaplok dijanji ganti rugi, adanya hanya sawit, itulah yang kami manfaatkan untuk hidup, itu tanah kami, lahan kami, bagaimana ada orang dikatakan mencuri di tanah sendiri?,’’katanya.Tujuan masyarakat ke DPRD hanya meminta para legislator dengan kewenangan dan posisinya sebagai wakil rakyat, meminta PT.KHL mencabut laporan tersebut.

Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nunukan, Yohanes juga meminta aparat kepolisian mengkaji lebih jauh perihal laporan KHL.Menurutnya, polisi harus melihat teori sebab dan akibat, Yohanes menyatakan hal ini disebabkan oleh perampasan tanah oleh perusahaan, tidak terhitung berapa kali masyarakat bernegosiasi dengan perusahaan yang didapat hanya janji dan janji.Yohanes menegaskan, eksistensi masyarakat adat, diatur dalam sejumlah undang undang, dalam UU 1945 pasal 18 huruf b, sangat jelas bahwa Negara mengakui dan melindungi keberadan masyarakat adat.

Dalam Permendagri Nomor 52 tahun 2014. Selain itu di level kabupaten Nunukan, ada Perda nomor 15 tentang perubahan atas perda nomor 3 tahun 2004 tentang hak ulayat masyarakat hukum adat, dan Perda nomor 16 tahun 2018 tentang pemberdayaan masyarakat hukum adat, ‘’Apa ini bentuk pemberdayaan mereka dengan dilaporkan ke polisi? Saya minta PT.KHL melalui lembaga ini (DPRD) mencabut laporan itu,’’lanjutnya.

Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut tidak dihadiri PT.KHL, mereka bersurat ke DPRD Nunukan untuk menjadwalkan ulang pertemuan pekan depan.Merespon permintaan dan penuturan para tetua dan masyarakat adat Agabag, hampir semua anggota DPRD Nunukan yang hadir memberi kata sepakat dan setuju atas usulan yang dipaparkan.

‘’Kesimpulan kita, akan meminta PT.KHL mencabut laporan dan membawa ini ke kementrian LHK,’’ujar Andi Krislina sebagai pimpinan rapat.(YH/Tim)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 4.677
  • 159.503
  • 652.835
  • 14.960.981