Pemprov Kalsel mempercepat proses pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Pemprov Kalsel mempercepat proses pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Walhi Kalsel, dan Pemprov Kalsel mempercepat proses pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, berkata perlu ada regulasi untuk melindungi keberadaan masyarakat adat di Kalsel. Pihaknya terus mencari masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi

Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggandeng Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalsel, Walhi Kalsel, dan Pemprov Kalsel mempercepat proses pembahasan Raperda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

Ketua Komisi IV DPRD Kalsel, Lutfi Saifuddin, berkata perlu ada regulasi untuk melindungi keberadaan masyarakat adat di Kalsel. Pihaknya terus mencari masukan dari berbagai pihak, termasuk organisasi masyarakat sipil dan masyarakat adat demi penyempurnaan materi raperda.

“Raperda ini belum sempurna. Kami terlambat dibandingkan provinsi lain, padahal banyak kekayaan adat di Kalsel. Keberadaan masyarakat adat bentuk keragaman yang harus dilindungi,” kata Lutfi Saifuddin di gedung DPRD Kalsel, Rabu (23/12/2020).

Lutfi mengakui masyarakat adat di Kalsel belum diakui dan dilindungi. “Ada, tapi tiada (perlindungan, red). Perlu pengakuan yang sah terhadap hukum adat,” ujarnya.

Setelah disahkan sebagai perda, ia berharap Kemendagri segera meneken persetujuan beleid itu. Menurut dia, Perda ini akan mengamanatkan kabupaten/kota di Kalsel agar melindungi masyarakat adat.

Ketua AMAN Kalsel, Yulius Tanang, berharap pemerintah daerah segera mengakui dan melindungi keberadaan masyarakat adat di Kalsel. “Jelas ada payung hukumnya di Kalsel. Ini permulaan yang baik, walaupun tertinggal dari provinsi lain di Kalimantan,” kata Yulius Tanang.

Yulius mengapresiasi DPRD Kalsel dan Pemprov Kalsel yang serius membahas beleid ini demi kemajuan masyarakat adat, khususnya Dayak di Kalsel. Ia berpesan siapa pun pemimpin daerah di Kalsel agar memperhatikan masyarakat adat.

Menurut dia, pembahasan raperda ini sinyal awal jaminan kehidupan masyarakat adat di Kalsel.

Adapun Direktur Walhi Kalsel, Kisworo Dwi Cahyono, mendorong ada tindak lanjut yang konkret dari Perda MHA. “Mudahan tidak sekedar perda saja, percepatan pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat (MHA) di Kalsel,” kata Kisworo.(Tim)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Error while loading reCapcha. Please set the reCaptcha keys under Theme Options in admin area

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 15,508
  • 154,695
  • 631,982
  • 17,779,343