peluncuran pedoman tatacara pengakuan dan Perlindungan MHA oleh Sekda Kalteng.

Suarakalteng – Sekretaris Daerah Kalimantan Tengah,Fahrizal Fitri membuka peluncuran pedoman tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA).

Kegiatan digelar secara offline dan daring yang disiarkan secara langsung melalui akun resmi media sosial Dinas Kominfosantik Kalteng dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.

“Secara khusus, dengan adanya tata cara pengakuan MHA di Kalteng ini, saya atas nama pribadi dan Pemprov Kalteng mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas selesainya pedoman ini,” ucapnya, Kamis, 28 Januari 2021 kemarin.

Dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dalam proses pebuatan pengakuan MHA, Ucapnya

“Panitia MHA kabupaten kota dalam melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan MHA,” sebutnya.

Termasuk juga terkait susunan dan tatacara pengakuan hutan adat dari masyarakat yang disampaikan kepada bupati atau wali kota.

Sekda Kalteng, Fahrizal Fitri membuka peluncuran pedoman tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA).

Kegiatan ini digelar secara offline dan daring yang disiarkan secara langsung melalui akun resmi media sosial Dinas Kominfosantik Kalteng dari Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng.

“Secara khusus, dengan adanya tata cara pengakuan MHA di Kalteng ini, saya atas nama pribadi dan Pemprov Kalteng mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas selesainya pedoman ini,” ucapnya, Kamis, 28 Januari 2021.

Dia berharap dengan diterbitkannya petunjuk teknis ini bisa menjadi pedoman bagi pemerintah daerah provinsi dan kabupaten kota dalam pebuatan pengakuan MHA.

“Panitia MHA kabupaten kota dalam melakukan kegiatan identifikasi, inventarisasi dan validasi terhadap usulan dari masyarakat adat dalam rangka penetapan dan pengakuan MHA,” sebutnya.(CBR)