Konflik Lahan Masyarakat Adat Agabag di 5 Desa Kecamatan Sebuku kabupaten Nunukan Belum Selesai Hingga Saat Ini

NUNUKAN – sampai saat ini, Konflik Lahan Masyarakat Adat Agabag di 5 Desa Kecamatan Sebuku kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( KALTAR) belum juga terselesaikan oleh Pihak dan Instansi terkait,yang mana konflik ini sudah sejak tahun 2009 silam.04/04/2021.

Puncak konflik ini terjadi pada Desember 2020,yang mana 17 orang dilaporkan ke Polres Nunukan oleh Pihak PT.KHL (KARANGJOANG HIJAU LESTARI). Yang mana Masyarakat Adat Agabag 5 Desa (Desa Bebanas,Lulu,Melasu Baru,Tetaban dan Desa Sojau,telah melakukan berbagai upaya untuk mendapatkan Hak mereka yang dikuasai dengan cara yang tidak adil,antara lain ;
Pada tahun 2012,telah dilakukan Hearing di DPRD Kabupaten Nunukan. Namun juga sampai hari ini belum terselesaikan.


Pada tanggal 11 Februari 2021 juga dilaksanakan Hearing di DPRD Kabupaten Nunukan,yang mana tuntutan Masyarakat Adat adalah sbb ;
1.Meminta agar PT.KHL untuk Segera mencabut Laporan atas 17 orang yang dilaporkan ke Polres Nunukan,

  1. Menuntut agar Kampung/Desa,Situs-Situs Budaya,serta tanah Adat,dan tanah2 Komunal masyarakat yang masuk dalam HGU PT.KHL untuk di Inclup,
  2. 1000 Meter kiri dan Kanan jalan Pemda untuk dikeluarkan dari Kawasan HGU.
    Semua ini juga belum mendapatkan Solusi dari Pihak terkait.
    Lalu pada Kunjungan Kerja Wamen ATR/BPN Bapak.Surya Tjandra ke Kabupaten Nunukan,bertempat di Kantor Bupati Nunukan,dan salah satu Materi Pembahasan dalam FGD tersebut adalah terkait Konflik Lahan Masyarakat dengan PT.KHL,dan kesimpulan akhir pada FGD tersebut adalah,Wamen meminta kepada para Pihak agar bisa di Mediasi oleh Pihak Pemerintah,dan anggota DPD RI Dapil Kaltara secepatnya agar konflik tersebut tidak berlarut-larut,supaya tidak akan merugikan antar pihak,dan Wamen ATR/BPN RI juga meminta agar PT.KHL untuk mencabut Laporan terhadap 17 orang masyarakat Adat,agar segera diHentikan Proses Penyidikan oleh Polres Nunukan,karena melalui Jalur Hukum bukan satu2nya Solusi dalam menyelesaikan konflik tersebut,secepat mungkin juga Wamen akan Mengkoordinasikan konflik ini dengan Bpk.Gubernur dan Bpk.Kapolda Kalimantan Utara,dan terkait Overlap Lahan Masyarakat Adat dengan HGU PT.KHL,ini akan disampaikan kepada mitra-mitra Kementerian ATR/BPN seperti Kementerian LHK,dan lainnya,dengan Harapan ini bisa diselesaikan melalui Gugus Tugas Reforma Agraria,menurut Wamen ATR/BPN Bapak Surya Tjandra.

kami dari Pengurus Wilayah Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Provinsi Kalimantan Utara,salah satu Organisasi Pendamping Masyarakat Adat,memandang,bahwa Niat baik dan Usaha yang ditempuh oleh Masyarakat Adat Agabag 5 Desa dikecamatan Sebuku ini hanya sia-sia dan terabaikan,dan benar-benar belum kelihatan ada Niat baik dari PT.KHL,bahkan pada hari kamis 1 April 2021,ada lagi Surat Panggilan ke-2 dari Polres Nunukan terhadap 2 Masyarakat Adat warga Desa Bebanas.
Kami sangat mengharapkan PT.KHL dan Pihak Terkait sesegera mungkin untuk mengakhiri/menyelesaikan Konflik tersebut,jangan sampai membuat Masyarakat semakin tersakiti dan memaksa keadaan.
Karena mana,Janji awal PT.KHL mendirikan perkebunan Sawit ini adalah untuk Meningkatkan Kesejahteran Masyarakat bukan Justru sebagai alat untuk Mengkriminalisasi Masyarakat. (Red).