Ketua BPHW AMAN Kaltara Angkat Bicara,Sudah 21 hari Pasca Hearing di DPRD Kabupaten Nunukan,terkait Status Hukum 17 Masyarakat Adat Dari 5 Desa

NUNUKAN – Sudah 21 hari Pasca Hearing di DPRD Kabupaten Nunukan yang difasilitasi Oleh Lembaga Legislatif ini terkait Status Hukum 17 warga Masyarakat Adat di 5 Desa yang ada dikecamatan Sebuku Kabupaten Nunukan, Rabu, 03/03/2021

Saat dikonfirmasi Awak Media Siber Suarakalteng.com, Yohanes

Ketua BPH.AMAN Provinsi Kalimantan Utara menyampaikan Bahwa sampai pada saat ini juga belum nampak tanda2 niat baik dari Pihak PT.KHL (Karangjoeang Hijau Lestari),yang tidak lain dan tidak bukan,kedimpulan hasil dari pada Hearing saat itu adalah,bahwa,PT.KHL harus mencabut Laporan Polisi terhadap 17 orang warga masyarakat Adat tersebut,5 diantaranya sudah sebagai Status tersangka,dan 12 orang lainnya dalam Status sebagai saksi.

“Semestinyaa sebagai tamu, di wilayah Adat Sebuku,PT.KHL harus tahu diri,sebagaimana pepatah mengatakan,dimana Bumi dipijak disitu Langit dijunjung,” ucap Yohanes.

Meski bagaimanapun juga, PT.KHL ini masih berada di dalam wilayah Adat Masyarakat Adat Agabag Sebuku. Karena kita sebagai mahluk Sosial, tidak bisa mungkin bisa bertahan hidup tanpa ada manusia lainnya dan alam disekeliling.

Selain itu,PT.KHL ini juga telah Melakukan Pengabaian terhadap Budaya dan Tradisi Setempat, yang biasanya setiap ada permasalahan diselesaikan Secara Musyawarah Mufakat Seperti Filsapah kami orang Dayak, itupun tidak dilakukan dan dianggap melanggar etika dan tidak menghargai Adat istiadat wilayah tersebut, terang Yohanes.

Karena seperti biasanya Komunitas Adat disini,setiap Permasalahan yang terjadi diwilayah ini, pasti akan didahulu Musyawarah secara kekeluargaan maupun Musyawarah Adat dalam mencari dan menemukan Solusi terbaik dari setiap Permasalahan, Papar Yohanes.

Namun dalam peristiwa Hukum yang menimpa 17 orang Masyarakat Adat kami ini sangat berbanding terbalik, ibaratkan sebuah rumah yang dimasuki secara paksa oleh tamu Asing, dan tamu tersebut setelah Masuk rumah lalu berbuat sewenang-wenang,lalu kemudian ditegur oleh tuan rumah.

Karena Orang yang masuk Rumah tersebut Merasa penguasa, hingga kemudian si tuan rumah tersebut malah yang dilapor ke Polisi,inikan sudah tidak logis, Terang Ketua BPHW AMAN Kaltara.

Karena Kami merasa tidak dihargai, maka

saat ini kami masih menunggu niat baik dari PT.KHL,keinginan kami Masyarakat Adat Agabag Sebuku hanya sederhana,kami mendesak agar Sesegera mungkin,PT.KHL harus melakukan Pencabutan Laporan Polisi yang telah berproses di Kapolres Nunukan,Kalimantan Utara. (Red)