Partai Golkar menolak Pembahasan RUU Masyarakat Adat, AMANDA Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Angkat Bicara

Partai Golkar menolak Pembahasan RUU Masyarakat Adat, AMANDA Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah Angkat Bicara

BARITO UTARA – seperti yang kita ketahui bahwa Konstitusi mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU, dan sejumlah UU juga mengakui keberadaan masyarakat hutan adat seperti UU No.32 Tahun 2009 tentang

BARITO UTARA – seperti yang kita ketahui bahwa Konstitusi mengamanatkan negara untuk mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam UU, dan sejumlah UU juga mengakui keberadaan masyarakat hutan adat seperti UU No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, tentang Kehutanan, dan  tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan,”Papar Putes Lekas Ketua BPH AMANDA Barito Utara Provinsi Kalimantan Tengah.


“konstitusi dan sejumlah UU juga telah menjamin hak masyarakat hukum adat namun sampai saat ini tidak ada UU yang Khusus mengurusi persoalan masyarakat hukum adat yaitu melalui RUU Masyarakat Hukum Adat, jelas Putes Lekas saat di wewancarai, Sabtu 16/01/2021.

kendati konstitusi dan sejumlah UU telah menjamin hak masyarakat hukum adat, tapi praktiknya ketentuan itu belum dipenuhi. Masih ada saja masyarakat hukum adat Kalimantan Tengah terkhususnya di Bumi Iya Mulik Bengkang Turan Kabupaten Barito Utara ini yang terancam kehilangan wilayahnya karena masuk dalam wilayah konsesi seperti perkebunan dan pertambangan.

Foto Putes Lekas ketua BPH AMANDA Barito Utara saat diwewancari awak media

Hak-hak masyarakat adat masih terancam karena belum mendapat perlindungan yang memadai, meskipun berbagai UU yang menyinggung soal masyarakat adat yang memuat bermacam syarat yang harus dipenuhi agar suatu masyarakat adat bisa diakui keberadaannya.

Misalnya, UU Kehutanan mengatur pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat ditetapkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Sehingga dibutuhkan satu UU khusus yang mengurusi persoalan masyarakat adat yaitu melalui RUU Masyarakat Hukum Adat.

RUU tentang Masyarakat Adat masih dibahas oleh DPR. Aturan itu tidak juga segera menjadi UU meski telah digodok sejak periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono hingga Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

RUU Masyarakat Hukum Adat pertama kali masuk dalam Prolegnas DPR pada 2013, 2014, pada 2019 masuk jadi Prolegnas Prioritas dan tahun 2020 masuk ke Prolegnas Prioritas,namun kembali lagi gagal di bahas” jelasnya.Kehadiran UU Masyarakat Adat sangat penting untuk masyarakat dan pemerintah. UU ini akan menjadi solusi untuk mengatasi berbagai persoalan seperti: pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Hingga kami berharap tahun 2021ini RUU Masyarakat Adat masuk dalam Program Legislasi Nasional Prioritas tahun 2021 (Prolegnas Prioritas 2021). Dan segera disahkan.

Namun Kekejaman yang dilakukan Fraksi Partai Golongan Karya (GOLKAR) terhadap Kami yang dengan gencarnya menolak Rancangan Undang-undang Hukum Adat untuk masuk dalam(Prolegnas) prioritas, mengabaikan perlindungan dan pengakuan terhadap Hak Kami yang seharusnya kami dapatkan sejak Negara ini terbentuk,” ucapnya.

Sikap yang ditunjukkan Partai Golkar yang mencerminkan sikap anti terhadap perlindungan Hak Kami Masyarakat Adat bahkan masyarakat secara luas.

Maka dengan ini menyatakan sikap Tidak Akan Memilih Partai Golongan karya (GOLKAR) dan Kepada seluruh Masyarakat Adat dan para sahabat Masyarakat Adat Dayak di Kalimantan Tengah terkususnya Suku Dayak yang mendiami Kabupaten Barito Utara Bumi Iya Mulik Bengkang Turan Untuk Tidak Memilih Partai Golkar karena terang-terangan menolak RUU Kita sebagai Masyarakat Adat tidak cukup hanya itu Partai Tersebut juga menganggap hak-hak penting bagi mereka.

Padahal seharusnya Sebagai wakil Rakyat dan Partai Politik seharusnya mendengarkan suara rakyat dan melakukan berbagai upaya untuk memastikan pengakuan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak rakyat.
Selain itu kami sangat vberterimakasih yang sebesar besarnya dan mengapresiasi semua Fraksi DPR RI yang mendukung hingg nanti RUU disahkan menjadi UU Masyarakat Adat Maka kami Mendesak seluruh Fraksi pendukung di DPR RI dan Pemerintah RI untuk melaksanakan kewajiban konstitusionalnya dengan terus mendukung pembahasan dan pengesahan RUU Masyarakat Adat dalam Agenda Prioritas 2021 hingga ditetapkannya sebagai Undang-Undang. Tutup Putes Lekas.(SYN/Tim)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 1.764
  • 143.886
  • 589.099
  • 17.667.821