Keputusan (SK) Bupati Barut Nomor 188.45/396/2020 Digugat.

Keputusan (SK) Bupati Barut Nomor 188.45/396/2020 Digugat.

Bupati Kabupaten Barito Utara (Barut), H Nadalsyah digugat. Lantaran pengangkatan damang kepala adat di Kecamatan Lahei, Kabupaten Batara yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Barut Nomor 188.45/396/2020. Surat yang ditandatangani tersebut, akhirnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya. Pasalnya keputusan Bupati tersebut, dinilai dari hasil proses pemilihan yang dianggap tidak prosedural, bahkan

Bupati Kabupaten Barito Utara (Barut), H Nadalsyah digugat. Lantaran pengangkatan damang kepala adat di Kecamatan Lahei, Kabupaten Batara yang berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Barut Nomor 188.45/396/2020.

Surat yang ditandatangani tersebut, akhirnya diajukan ke Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palangka Raya. Pasalnya keputusan Bupati tersebut, dinilai dari hasil proses pemilihan yang dianggap tidak prosedural, bahkan tidak sesuai aturan peraturan daerah.

Jhon Kenedy Selaku Penggugat yang didampingi kuasa hukum nya diketuai oleh Tukas Y Buntang bersama timnya, yakni Dagut, Ibu Nie dan Restumini mengikuti Proses sidang pertama di PTUN Palangka Raya, kemarin 16/12/2020 pagi.

“Saya menggugat SK pengangkatan damang yang dikeluarkan Bupati Barut karena berdasarkan proses pemilihan yang kami anggap melanggar aturan,” ungkapnya.

Dirinya adalah salah satu kandidat calon damang yang turut Serta andil bagian dalam pemilihan Damang tersebut.

Yang mana dalam proses pemilihan nya tidak mmenggunakan Perda Kabupaten Barut Nomor 01 Tahun 2020 tentang Kelembagaan Adat Barut.

Padahal dalam perda tersebut menyebutkan bahwa Damang dipilih melalui suara kepala desa, BPD dan Mantir setiap desa.

“Namun panitia pelaksana menggunakan aturan Perda Provinsi Kalteng Nomor 16 Tahun 2008 dengan menggunakan suara kepala desa dan mantir saja, sehingga suara dari BPD tidak tersalurkan, Ungkapnya.

Selain itu, perda Nomor 16 tersebut seharusnya tidak bersifat lex spesialis, karena ada ada Perda Kabupaten Barut Nomor 01 Tahun 2020,” tuturnya.

Jhon Kenedy berharap, agar SK tersebut dapat batal demi hukum dan pemkab Barut dapat mengambil langkah selanjutnya.

“Harapan saya pemerintah bisa mengambil kebijakan untuk membatalkan SK tersebut,” jelasnya.

Ketua tim kuasa hukum menyampaikan, bahwa panitia pelaksana pemilihan adalah Camat Lahei, bahkan dalam administrasi yang dilakukan seperti surat menyurat diduga melanggar administrasi.

“Parahnya bahkan ada surat yang menggunakan cap camat, padahal surat tersebut untuk administrasi pemilihan damang yang sebagai ketua tim,” terangnya.

Tukas juga berharap dengan adanya pengajuan sidang ke PTUN tersebut, menjadi bahan pembelajaran agar kedepannya pemerintahan ditingkat kecamatan bisa mematuhi aturan hukum.

Sementara itu, kuasa hukum Pemkab Barut, yakni Kasubag Bantuan Hukum, Sumadi Kamarol menyampaikan, bahwa bupati mengapresiasi yang dilakukan Jhon Kenedy.

“Disini Pak Bupati menyambut baik upaya hukum yang dilakukan Pak Jhon Kenedy. Artinya kita berangkat dalam proses pemilihan damang ini melalui prosedur, jika tidak sesuai maka akan menjadi hak konstitusi warga negara untuk mengajukan keberatan dan sanggahan ke pihak peradilan.

“Ini akan menjadi contoh baik, Karena dalam konstitusi, diupayakan setiap permasalahan dapat diselesaikan dengan mufakat, namun bila tidak menemukan kesepakatan maka ada proses peradilan yang dijamin undang- undang,” pungkasnya.(Red)

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Error while loading reCapcha. Please set the reCaptcha keys under Theme Options in admin area

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 829
  • 24,538
  • 89,861
  • 21,790,615