Ini syarat yang harus dilengkapi.untuk mendapatkan SIM gratis dari pemerintah

Pemerintah resmi memberlakukan kebijakan pembuatan surat izin mengemudi untuk beberapa golongan masyarakat. Melalui PP Nomor 76 Tahun 2020 yang ditandatangani Presiden Jokowi, dijelaskan jika ada beberapa golongan masyarakat yang bisa pembuatan SIM gratis.

Tertuang pada Pasal 7 Ayat 1 disebutkan golongan masyarakat mana saja yang berhak mendapatkan pertimbangan tertentu untuk bisa mendapatkan pembuatan SIM gratis diantaranya masyarakat miskin.

Masyarakat yang bisa mendapatkan pembuatan SIM gratis diantaranya penyelenggara kegiatan sosial, kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan dan pertimbangan karena keadaan di luar kemampuan wajib bayar atau kondisi kahar.

Selain itu, dalam keputusan tersebut juga belaku bagi masyarakat tidak mampu, mahasiswa atau pelajar dan usaha mikro dan menengah. Digarisbawahi, Peraturan Presiden tersebut tak hanya berlaku bagi pembuatan SIM saja namun juga untuk perpanjangannya.

Penambahan dari aturan tersebut, juga menjelaskan bagi kriteria atau golongan masyarakat tersebut juga bisa mendapatlkan pelayanan pembuatan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Pembuatan SIM gratis
Dijelaskan dalam Pasal 7 Ayat 1 yang menjadi keputusan atas pemberian layanan SIM secara gratis tertuang dengan penjelasan sebagai berikut:

(1) Dengan pertimbangan tertentu, tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dapat ditetapkan sampai dengan Rp 0,00 (nol rupiah) atau 0% (nol persen)

Dalam PP Nomor 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku di institusi kepolisian RI. Dengan demikian, pembuatan SIM gratis bagi golongan masyarakat dalam aturan Presiden tersebut, tidak akan menjadi pendapatan negara.

Artinya, Kepolisian akan memasukkan kategori pembuatan SIM gratis bagi beberapa golongan masyarakat yang disebutkan dalam peraturan sebagai layanan negara tanpa adanya pungutan biaya apapun.

Pasal 1 PP yang di tanda tangani Presiden Jokowi pada 21 Desember 2020, mengatur sebanyak 31 jenis PNBP yang berlaku di lingkungan Kepolisian RI beberapa diantaranya:
Pengujian untuk penerbitan SIM baru
Penerbitan perpanjangan SIM
Pengujian penerbitan surat keterangan uji ketrampilan pengemudi
Penerbitan STNK
Penerbitan surat tanda coba kendaraan bermotor
Penerbitan tanda nomor kendaraan bermotor
Penerbitan tanda coba nomor kendaraan bermotor
Penerbitan BPKB
Penerbitan surat mutasi kendaraan bermotor ke luar daerah
Penerbitan SKCK.