DPC TBBR Barito Utara sayangkan pemberitaan tentang Ormas Koalisi Barut Tolak Keberadaan Ormas TBBR Di Barut, padahal sama-sama memiliki Legaitas

DPC TBBR Barito Utara sayangkan pemberitaan tentang Ormas Koalisi Barut Tolak Keberadaan Ormas TBBR Di Barut, padahal sama-sama memiliki Legaitas

Barito Utara – Pasalnya sudah sangat jelas untuk mendirikan Ormas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus menuhi berbagai macam Syarat untuk bisa mendirikan suatu Ormas, telah diatur dalam beberapa Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka organisasi tersebut tidak bisa berdiri di Indonesia. Dewan Pengurus Cabang (DPC) Tariu

Barito Utara – Pasalnya sudah sangat jelas untuk mendirikan Ormas di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), harus menuhi berbagai macam Syarat untuk bisa mendirikan suatu Ormas, telah diatur dalam beberapa Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di NKRI. Apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka organisasi tersebut tidak bisa berdiri di Indonesia.


Dewan Pengurus Cabang (DPC) Tariu Borneo Bangkule Rajakn (TBBR) sangat menyangkan apa yang telah dilakukan para beberapa Ketua Organisasi Masyarakat (ormas) Kabupaten Barito Utara (Barut) dalam Koalisinya menolak ormas TBBR.


Penolakan yang dilakukan oleh para ketua Koalisi Ormas barut tersebut diduga tidak mendasar dan tidak ada data yang kuat untuk menolak Ormas TBBR di barito utara
Pasalnya Ormas TBBR memiliki Legalitas yang sama dengan Koalisi Ormas Barut yang telah melakukan penolakan. Alasan penolakan yang pertama yang menganggap Ormas TBBR memasang patok (Pantak), untuk mendirikan Negara baru di NKRI.


“Alasan Pengaduan Pertama, tidak ada bukti kongkrit dan dapat dipertanggung jawabkan, Baik secara Hukum dan atau Hukum Adat yang dipegang oleh Koalisi Ormas Barut dan Tindak lanjut hasil rapat Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Barut tertanggal 23 Februari 2021. Hingga Pada hari kamis, tanggal 25 Februari 2021, pukul 14.00 Wib, bertempat di Ruang Rapat Setda lantai 1, DPC TBBR Barut diundang oleh tim Kewaspadaan dini pemerintah Kab. Barut. Yang mana undangan tersebut ditujukan kepada 11 orang DPC TBBR Barut,” ucap Lukas.


“Dari pertemuan tersebut kami menduga Para Ketua Ormas Koalisi Barut sengaja membuat opini, untuk membuat isu-isu yang sifatnya ingin menjatuhkan ormas TBBR. Terlebih-lebih agar Ormas TBBR di tolak di indonesia. Karena dalam agenda tersebut, salah satu perwakilan dari DPC TBBR yang diundang, menanyakan kepada tim Kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten barut, apa yang menjadi landasan Hukum Surat Penolakan Koalisi Barut Menolak Keberadaan Ormas TBBR di Barito Utara. Ternyata tidak ada satupun Data Otentik sebagai landasan Hukum surat penolakan mereka Padahal opini dan isu yang mereka bangun saat itu jelas keberadaan kami dianggap mengganggu keamaan dan kedaulatan NKRI,”Ucap Lukas Sekretaris TBBR Barut.


“ Padahal didalam legalitas ormas kami sangatlah jelas tujuannya hingga mendapatkan legalitas yang sama seperti ormas yang ada di indonesia. Didalam pertemuan tersebut dipimpin Sekda Barut, Ir. H. Janial Abidin, MAP. Beliaupun sependapat dan menampung apa yang kami sampaikan untuk disampaikan kembali di pertemuan kedua yang diagendakan hanya mengundang koalisi ormas barut yang telah mengeluarkan surat penolakan pertama,”.
“seperti yang diberitakan di “beberapa Media online dan satu Akun youtube PENANEWS. INVESTIGASI yang berjudul penanew Koalisi Ormas Barito Utara Tolak TBBR Bangkule Rajakng” yang tayang Pada tanggal 20 april 2021. Para Ketua Koalisi Ormas Barut kembali melakukan Rapat penolakan kedua di Sekretariat Majelis Daerah Hindu Kaharingan (MDHK) Kabupaten Barito Utara, untuk kembali menolak keberadaan ormas TBBR Barut. Padahal Tim Kewaspadaan dini Pemerintah Kabupaten barut akan mengagendakan dan belum terlaksana rapat kedua seperti yang disampaikan Pak Sekda rapat kedua hanya mengundang para ketua Koalisi Ormas Barut yang mengeluarkan surat penolakan Ormas TBBR,” Paparnya.


“Hingga berdasarkan pemberitaan media online INFOBANUA.CO.ID berjudul RAPAT KOALISI ORMAS BARUT DEMI KEKONDUSIFAN DAN GENERASI tertanggal 7/6/2021, dan Narasi Pemberitaan tersebut sangat merugikan dan merusak nama baik Ormas TBBR. Wartawan infobanua.co.id yang bertugas di Kabupaten Barito Utara (Tim), yang meliput kegiatan tersebut tidak penah mengkonfirmasi pemberitaan tersebut kepada DPC TBBR Barut. Hingga diadakan Rapat tertutup pada tanggal 17 Juni 2021. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Kabupaten Barut mengundang DPC TBBR Barut yang membahas narasi pemberitaan tersebut,”.
“Seperti pernyataan dari bererapa Tim Kewaspadaan dini pemerintah Kabupaten Barut pada17/6/2021, Bahwa Rapat pada tanggal 7/6/2021, surat Undangan No.005/182/Bakesbangpol/VI/2021 tersebut tertutup, dan tidak Ada satupun Awak media yang meliput kegiatan tersebut,” paparnya.

Kami telah merangkum RANGKUMAN POIN KESIMPULAN HASIL RAPAT KOALISI ORMAS BARITO UTARA YANG MENOLAK TBBR DI KABUPATEN BARITO UTARA (Sumber : Pemberitaan infobanua.co.id, tertanggal 7/6/2021) adalah :

  1. Cara Ormas TBBR yang tertutup hingga mengadakan segala kegiatan ritual lainnya di hutan seperti ada niat terpendam mau membangun kerajaan Bangkurajang di seluruh bagian tanah borneo, apalagi sampai mendirikan Pantak sebagai tanda kekuasaanya.
  2. Dalam hal lain mereka beranggapan sebagai Pangkalima besar Se-Tanah Borneo diangkat oleh seluruh dayak sedangkan Sub. Suku tepian sungai barito terutama di Barito Utara sejak nenek moyang kami dulu tidak pernah dipimpin oleh kerajaan apapun.
  3. Keberadaan TBBR yang katanya memperjuangkan hak- hak harkat dan martabat, adat, budaya dan leluhur namun tidak ada di bawah struktur MADN dan DAD selaku lembaga yang sudah diakui dan diperdakan di pulau kalimantan khususnya di Kalimantan Tengah.
  4. Hingga saat ini Keberadaan TBBR di barut belum melengkapi syarat atministrasi sebagaimana yang pernah di minta oleh Pemda Up. Kesbangpol selain hanya melapor keberadaanya.
  5. Keberadaan TBBR belum sesuai dengan diplementasi lapangan sebagaimana AD/ART tidak terdapat panduan dan tulisan adaya Pasukan Merah.
  6. Keberadaan TBBR belum sesuai dengan Ideolog Pancasila karena yang boleh menjadi anggota hanya sebagian agama.
  7. Merekrut anak dibawah umur yang dianggap masih (Labil) menjadi anggota dengan diajarkan ilmu kanuragan bela diri dan kekebalan sehingga dinilai dapat menambah angka tindak kejahatan bagi yang bekum mampu mengendalikan emosionalnya.
  8. Mewajibkan semua angota bertato dinilai merusak regenerasi penerus padahal mereka masih punya masa depan untuk menjadi TNI, POLRI, ASN dan KARYAWAN.
    JAWABAN ATAS HASIL KESIMPULAN RAPAT KOALISI ORMAS YANG MENOLAK TBBR DI KABUPATEN BARITO UTARA-KALTENG
  9. Perlu di ketahui bahwa Kehadiran Ormas Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) adalah menghidupkan kembali dan membuat daya tarik kepada masyarakat agar tidak alergi dengan adat istiadat kita orang Dayak maka dari itu kami lebih memilih beraktivitas di dalam hutan, dan hutan yang dimaksud adalah bukan hutan belantara yang tidak jelas asal usulnya tetapi kami lebih kepada tempat yang di anggap punya nilai sejarah orang Dayak.TBBR juga tidak ada niat bahkan keinginan sedikitpun untuk mendirikan sebuah Kerajaan maka dari itu kita mengerti dengan pepatah dimana bumi di pijak disitu langit di junjung, dimana adat setempat berada, adat itu juga yang kita gunakan oleh karena itu TBBR tidak pernah menghilangkan maupun mengubah adat dan budaya setempat. Kemudian masalah pendirian Pantak itu tidak diwajibkan untuk didirikan yang dalam hal ini Pantak adalah bahasa atau adat dari Kalimantan Barat berupa sebuah Kayu yang di ukir menyerupai bentuk Manusia sedangkan di Kalimantan Tengahterutama saat ada kegiatan beberapa waktu lalu di Kabupaten Katingan itu tidak ada mendirikan Pantak melainkan menggunakan dan memakai adat isitiadat setempat.
    2.Terkait dengan pengakuan Pangkalima besar se-Tanah Borneo itu memang pada intinya tokoh masyarakat tidak ada dalam hal ini membuat semacam pernyataan atau tanda tangan dokumen mengakui bahwa Panglima Jilah juga termasuk tokoh masyarakat seperti yang di katakan seorang Panglima besar se-Tanah Borneo. Seperti contohnya di dalam sebuah agama bahwa seorang Tokoh Agama itu juga tidak ada pernyataan atau tanda tangan persetujuan pengakuan bahwa ia adalah seorangTokoh Agama namun itu hanya segelintir orang saja yang mengakuinya. Begitu juga dengan Panglima Jilah jika memang mereka tidak mengakui Panglima Jilah sebagai Panglima se-Tanah Borneo ya silahkan itu tidak jadi masalah dan sah-sah saja karena kami juga tidak pernah memaksa orang untuk mengakui itu,akan tetapi bagi kami Pangalangok Jilah sangat penting dan sentral di dalam sebuah organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng. Kemudian juga yang terpenting adalah kita tidak boleh mengklaim bahwa kita inihanya dari sub suku Das Barito atau Das Kahayan atau Das Kapuas tetapi kata Dayak kita hilangkan itu tidak boleh karena Dayak itu mewakili semuanya dan kita adalah satu kesatuan atas nama Dayak.
  10. Ormas atau OKP yang bergerak dalam bidang adat budaya itu boleh saja membela masyarakat adat dayak dan tidak bertentangan dengan DAD atau MADN malahan seharusnya mereka bermitra dan berjalan bersama-sama untuk kepentingan masyarakat adat dayak. Jadi kalo ada yang boleh mengklaimatau bahkan tidak ada aturan undang-undang bahwa hanya DAD atau MADN saja yang bisa memperjuangkan hak dan mengurus masyarakat adat dayak, serta juga tidak ada aturan undang-undang yang melarang ormas lain berdiri untuk membela kaumnya sesuai dengan undang-undang Ormas Tahun 2013. Kemudian berdasarkan dengan undang-undang yang berlaku di negara Indonesia tidak diwajibkan bahwa setiap ormas memaksa ormas lain untuk harus berada dibawah atau naungan ormas tertentu.
  11. Organisasi TBBR Kabupaten Barito Utara sudah menyerahkan berkas persyaratan laporan keberadaan Organisasi TBBR kepada Dinas Kesbangpol Kabupaten Barito Utara pada tanggal 10 Desember 2020 beberapa diantaranya berkas yang sudah diserahkan adalah Biodata Pengurus, SK Organisasi TBBR dari Kemenkumham, Akta Notaris, Paparan Dokumen sejarah Organisasi TBBR termasuk Tujuan dan Visi Misi Organisasi TBBR. Jadi pesyaratan seperti apalagi yang diminta oleh Dinas Kesbangpol Barito Utara dalam hal ini karena pada intinya kami hanya menyerahkan berkas laporan keberadaan Organisasi TBBR di Kabupaten Barito Utara dan secara legalitas organisasi kami adalah organisasi yang sah.
  12. Penjelasan mengenai Pasukan Merah dan TBBR adalah ibarat sebuah satu mata uang dengan dua sisi hal yang sama.Secara undang-undang sesuai dengan Surat Keputusan Kemenkumham Ormas kami terdaftar sebagai nama Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) dankarena kami bergerak dalam bidang adat dan budaya maka kami menyebut diri kami sebagai Pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng kemudian Pasukan Merah ini jangan diponotasikan atau diartikan seperti pasukan-pasukan seperti halnya tentara itu bukan karena kami begerak dalam bidang adat dan budaya supaya bagaimana melawan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap adat inilah yang kita lawan, kata Lawan itulah yang harusnya diponotasikan dengan Pasukan karena dibentuk dengan makna Perjuangan, Kekompakan,Loyalitas dan Persatuan itulah istilah yang dimaksud dengan Pasukan.
  13. Pada umumnya siapa saja boleh bergabung dengan Organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakngakan tetapi ada hal yang perlu diperhatikan yaitu Organisasi TBBR bergerak dalam adat istiadat dayak, dalam adat dayak pastinya tidak terlepas dari yang namanya ritual adat atau hal-hal klasik seperti pelantaran, tempayan dan sarana adat lainnya. Oleh sebab itukita tidak menganjurkan agama diluar itu dalam hal ini Agama Muslim karena ada perbedaan prinsip dengan keyakinanyang berkaitan dengan spiritual jadi sangat tidak dianjurkan untuk terlibat dan menghindari beberapa hal seperti yang pertama menjaga nama baik TBBR supaya tidak dikatakan Mengadatnisasi atau Memaksakan suatu kebudayaan kepada yang lain karena bertentangan dengan agama tersebut. Kemudian yang kedua jika memang ingin bergabung dalam organisasi TBBR dan secara invidu mengakui siap mengikuti segala bentuk mekanisme penerimaan anggota, akan tetapi dalam hal ini jika dari pihak keluarga nya tidak setuju dan malah sebaliknya akan menuntut, maka masalah ini bisa mencemari nama baik organisasi TBBR. Maka dari itu TBBR melarang untuk pihak yang berhalangan mengikuti dan terlibat dalam bagian-bagian adat, tetapi jikalau dia ingin bergabung sebagai Simpatisan semisal dia adalah Dayak tetapi dia Muslim dengan ide dan masukan yang baik untuk memajukan Dayak maka dalam TBBR itu boleh saja.
  14. Dalam AD/ART Tariu Borneo Bangkule Rajakng anggota TBBR itu boleh dari kalangan apa saja dan TBBR tidak pernah mengajarkan atau tertulis dalam AD/ART harus belajar ilmu kebal atau bela diri. Atraksi yang diperlihatkan itu adalah bagian dari sebuah budaya,kebudayaan dayak ketika diyakini tentu dia akan mendapatkan sesuatu dan itu tidak pernah ada paksaan. Kemudian untuk beladiri dalam hal ini beladiri bagaimana yang dimaksud, Organisasi Tariu Borneo Bangkule Rajakng tidak ada mengajarkan beladiri seperti contohnya Beladiri Kuntau di dalam AD/ART dan di dalam pelaksanaanya itu tidak ada kalaupun ada itu merupakan seni budaya dan identitas orang dayak. Kemudian terkait dengan perekrutan anak-anak di bawah umur perlu diketahui bahwa dalam mekanisme penerimaan anggota Tariu Borneo Bangkule Rajakng untuk kalangan anak-anak di bawah umur 17 tahun itu harus ada Surat Ijin dari Orang Tua menyetujui anaknya untuk ikut bergabung dalam organisasi TBBR baru bisa kita terima.
  15. Dalam AD/ART juga tidak ada mengharuskan atau mewajibkan anggota untuk bertato dan anggota Tariu Borneo Bangkule Rajakng yang bertato itu merupakan inisiatif dan keinginan dari setiap individu itu sendiri tanpa ada paksaan dan keharusan maupun kewajiban dari Organisasi TBBR,” tutup Sekretaris DPC TBBR Barut. (Red)
admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 10
  • 19,048
  • 90,410
  • 21,871,317