Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

Rapat kerja dengan Komisi IV DPR RI, program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

JAKARTA – Rapat kerja Komisi IV DPR RI, yang dihadiri Mentri LHK, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, agenda rapat membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan. Dalam program ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berada di depan dalam arti membantu identifikasi, lalu melakukan analisis, mana yang kondisinya memungkinkan, dan mana yang

JAKARTA – Rapat kerja Komisi IV DPR RI, yang dihadiri Mentri LHK, Menteri Pertanian, dan Menteri Kelautan dan Perikanan, agenda rapat membahas program ketahanan pangan di dalam kawasan hutan.

Dalam program ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) berada di depan dalam arti membantu identifikasi, lalu melakukan analisis, mana yang kondisinya memungkinkan, dan mana yang kondisinya berat.

Dari situ bisa diproses masterplan-nya, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup-Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), untuk kemudian baru dilaksanakan oleh pemohon, dan kami akan memandu Amdal, UKL-UPL, dan memonitor sampai bagian akhir.

KLHK juga melakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berupa rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, partisipatif, untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar, dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Prinsip KLHS yaitu sebagai instrumen tranparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Selain itu untuk mengendalikan kebijakan, rencana, dan program yang disusun. Kemudian, untuk perlindungan dan pengelolaan berdasarkan aspek geofisik kimia, sosekbud, dan kesmas.

KLHS juga sudah dilakukan di Kalteng, Sumut, Sumsel, dan Papua. “Kita lihat di Kalteng, maka untuk kawasan lahan pangan nasional di areal eks PLG yang menyangkut kawasan hutan, disitu ada gambut, penerapan teknologi, harus ada penataan kewilayahan, dan penguatan sumberdaya manusia,”ucap Mentri LHK.

Jadi pendekatan dipesankan kepada Menteri yang melaksanakan.Dalam KLHS yang dibuat KLHK, mencakup zona wilayah perencanaan yang bisa diidentifikasi, diantaranya areal yang sangat subur, di tepi kiri-kanannya lembah, dan rata-rata dihuni oleh penduduk setempat.

Selain itu, KLHS yang dilakukan di Kalteng, Sumut, Papua dan Sumsel menyangkut isu-isu pembangunan berkelanjutan di masing-masing wilayah yang meliputi sumber daya hutan dan penataan kawasan hutan; keberlanjutan keanekaragaman hayati; keberlanjutan sumber daya lahan dan potensi resiko bencana; dan keberlanjutan penghidupan dan kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu, wilayah perencanaan kawasan untuk ketahanan pangan menurut versi KLHK berupa mozaik. Jadi bukan hutan ditebang jadi tanaman padi, atau singkong, bukan seperti itu.

Betul-betul dilihat berdasarkan zonasi yang sesuai untuk tipe pemanfaatan lahan (land utilization type) apa, dan itu akan kita kontrol dengan masterplan, detail engineering design, dan UKL-UPL.Prinsip-prinsip yang penting dalam KLHS ini meliputi kapasitas daya dukung dan daya tampung Lingkungan Hidup untuk pembangunan; perkiraan mengenai dampak dan resiko Lingkungan Hidup; Kinerja Layanan atau Jasa Ekosistem; Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam; Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; serta Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati, Tutup Siti Nurbaya. (Red).

Sumber : Mentri LHK.

admin
ADMINISTRATOR
PROFILE

Posts Carousel

Latest Posts

Top Authors

Most Commented

Featured Videos

Total Pengunjung Media

  • 782
  • 24,491
  • 89,814
  • 21,790,568