Jakarta – PT Krakatau Steel Tbk akhirnya resmi melaukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bersamaan dengan berakhirnya masa kontrak pegawai pada akhir bulan ini.

Sekitar 2.683 pekerja dari sembilan vendor yang tidak akan dilanjutkan kontrak kerjanya resmi di rumahkan oleh PT. Karakatau Steel. Terkait hal itu Aliansi Masyarakat Peduli (AMP) PT Krakatau Steel mengadukan beberapa hal ke Kantor Staf Presiden (KSP) pada Selasa 27 agustus 2019.

AMP PT Karakatau Steel pada pertemuannya diterima oleh Ifdal Kasim sebagai Tenaga Ahli Utama yang di dampingi Nanda Hasibuan selaku Tenaga Ahli Madya Kedeputian V KSP. Rencana awal pertemuan di terima Deputi V KSP mewakili Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko karena dari pihak AMP PT Karakatau Steel mengajukan surat audensi ke Kastaf KSP Moledoko.

Ifdal Kasim yang menemui AMP PT KS mengatakan jika laporan yang ditujukan melalui KSP telah dicatat dan akan disampaikan kepada Presiden.

“Dimana kita menghetahui PT KS saat ini mengalami kerugian sangat besar dari tahun ke tahun hingga 47 triliun dan melakukan PHK 2600 karyawan dan kami mencatat semua masukan mulai dari aspek ekonomi , sosial ,budaya dan perempuan,” ungkap Ifdal saat ditemui di Kantor Staf Presiden pada Selasa 27 agustus 2019.

Ifdal juga mengatakan kekisruhan bukan hanya dari kerugian namun juga korupsi yang dilakukan Direktur Operasi PT KS yang terkena OTT KPK . ” Dan ini menunjukan masalah di PT KS , kita mencatat semua dan masyarakat Banten melalui AMP PT KS meminta negara hadir , sebab PT KS adalah ikon masyarakat banten,” ucap Ifdal.

Tambah Ifdal Aliansi juga meminta proses restrukturisasi ditubuh PT KS untuk menghadapi tantangan saat ini dan Negara hadir menyikapi kasus PT KS yang dianggap serius.

“Kita catat solusi apa yang terbaik untuk menyikapi hal ini , kita akan menyampaikan kepada Presiden untuk melakukan intervensi terkait masalah ini dan secara teknis ini adalah kewenangan Menteri BUMN,” ucap Ifdal.

James Makapedua selaku Ketua AMP PT Krakatau Steel yang mewakili 45 LSM dan Ormas dalam pertemuan di Bina Graha , Jakarta mengungkapkan jika Pemerintah harus mengambil sikap atas kekisruhan yang terjadi di PT KS tersebut.

“Menurut kami yang terjadi di PT KS adalah penyalahgunaan wewenang dan miss manajemen , dan kami meminta Presiden agar mengembalikan kejayaan PT KS seperti dahulu yang merupakan ikon masyarakat Banten,” ujar James

Tambahnya dampak dari miss manajemen PT KS dan PHK 2600 orang bukan hanya karyawan yang merasakan tapi juga mereka punya anak istri yang jumlahnya bisa 10 ribu orang yang dirugikan , kita juga sudah sampaikan kepada Disnaker dan DPRD serta Pemda Banten

“Harapan kami PT KS berjaya kembali lagi , dan Bapak Presiden tercinta bisa mengembalikan kejayaan itu , insyaallah kami menunggu kabar baik dari Bapak Presiden dan tidak ada PHK kembali,” tutup James. (Red/Tim)